PorosLombok.com – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur membidik potensi pendapatan pajak penerangan jalan sebesar Rp 32 miliar per tahun sebagai mesin utama pendanaan proyek pemasangan 8.000 titik lampu jalan di seluruh wilayah desa.

​Kalkulasi finansial yang matang ini diprediksi akan menyisakan surplus anggaran sekitar Rp 11 miliar bagi kas daerah. Dana sisa tersebut muncul setelah pemerintah menunaikan kewajiban cicilan tahunan kepada pihak ketiga.

​“Potensi pendapatan kita Rp 32 miliar per tahun, sementara kewajiban bayar ke pihak terkait hanya sekitar Rp 21 miliar,” ujar Bupati Lombok Timur H. Khairul Warisin, Senin (27/4).

​Khairul Warisin merinci bahwa sisa dana pajak tersebut nantinya dapat dialokasikan kembali untuk membiayai program pembangunan infrastruktur lainnya. Skema ini dinilai sangat menguntungkan karena daerah mendapatkan aset tanpa menguras dana cadangan.

​Pemanfaatan teknologi LED yang memiliki konsumsi daya rendah menjadi variabel kunci dalam menjaga margin keuntungan pajak daerah. Penghematan biaya energi ini secara langsung akan memperkuat ketahanan fiskal pemerintah dalam jangka panjang.

​“Kita harapkan dukungan legislatif karena skema pembiayaan ini sudah sangat matang dan terukur,” jelasnya.

​Investasi senilai lebih dari Rp 200 miliar tersebut diklaim tidak akan membebani postur belanja rutin daerah secara ekstrem. Pemerintah membagi beban biaya tersebut ke dalam tenor 13 tahun agar arus kas tetap terjaga stabil dan sehat.

​Proyek ini juga diproyeksikan memberikan dampak domino terhadap geliat ekonomi malam hari di tingkat pedesaan. Terbukanya akses penerangan yang memadai diyakini bakal memicu munculnya pusat-pusat ekonomi baru di sepanjang jalur desa.

​“Intinya kita sudah ada uangnya untuk membayar setiap tahun, tinggal menunggu persetujuan DPR saja,” tegasnya.

​Pemerintah menjamin transparansi dalam proses kerja sama dengan pihak swasta penyedia jasa konstruksi lampu jalan tersebut. Fokus utama eksekutif adalah memastikan kualitas infrastruktur yang terpasang memiliki daya tahan yang optimal sesuai kontrak.

​Jika terealisasi, program ini akan menjadi standar baru pengelolaan fasilitas publik berbasis optimalisasi pendapatan asli daerah di Nusa Tenggara Barat. Warga kini menanti lampu hijau dari gedung dewan agar impian desa terang dapat segera terwujud.

​“Target kami adalah semua jalan desa terang-menerang sehingga rasa aman warga benar-benar terjamin,” pungkasnya.*