PorosLombok.com – Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Lombok Timur melayangkan tuntutan keras kepada Bupati agar segera menempatkan Camat dan Sekretaris Camat (Sekcam) yang menetap serta siaga penuh di wilayah Pringgabaya.
Desakan ini mencuat pasca insiden kebakaran hebat yang menghanguskan ratusan lapak pedagang di pasar setempat. Mahasiswa menilai ketiadaan pimpinan wilayah di lokasi memperlambat koordinasi penanganan darurat saat musibah terjadi.
“Camat dan Sekcam harusnya berada di garda terdepan, bukan justru jauh dari masyarakat saat kondisi genting,” tegas aktivis IMM asal Pringgabaya Yandis, Selasa (28/4/2026).
Yandis menyatakan kekecewaannya melihat lambannya respons pemerintah tingkat kecamatan dalam menghadapi situasi krisis tersebut. Ia menekankan bahwa bencana tidak akan menunggu pejabat datang dari arah Kota Selong baru meletus.
Ketiadaan pimpinan yang standby di titik lokasi bencana dianggap menjadi faktor utama kegagalan mitigasi dampak kebakaran. IMM melihat langsung betapa masyarakat sangat membutuhkan kehadiran otoritas pemerintah di tengah puing api.
Kehadiran pejabat teras kecamatan dinilai sangat vital untuk memimpin pengambilan keputusan cepat saat situasi darurat seperti banjir, kebakaran, hingga konflik sosial yang meluas.
“Kami melihat langsung bagaimana masyarakat membutuhkan kehadiran pemerintah di tengah situasi krisis saat ini,” ujarnya.
Yandis menambahkan bahwa Pringgabaya merupakan wilayah strategis dengan potensi kerawanan bencana dan dinamika sosial yang cukup tinggi. Kondisi ini memerlukan kepemimpinan yang responsif dan selalu hadir di tengah warga.
Mahasiswa juga meminta Pemerintah Kabupaten melakukan evaluasi total terhadap sistem penanganan bencana di level kecamatan. Hal ini mencakup kesiapan aparatur serta koordinasi lintas sektor yang dianggap masih sangat lemah.
“Ini bukan hanya soal jabatan, tetapi soal keselamatan dan perlindungan masyarakat yang harus menjadi prioritas utama,” jelasnya.
Aktivis IMM mendesak penyediaan sarana dan prasarana darurat yang memadai di tingkat bawah agar tidak selalu bergantung pada pusat kabupaten. Mereka berjanji akan terus mengawal isu ini hingga muncul langkah konkret dari Bupati.
“Pemerintah harus memastikan ada pemimpin yang bisa langsung mengambil keputusan di lapangan saat terjadi bencana,” pungkasnya.*
