PorosLombok.com – Ketua Komisi III DPRD Lombok Timur Amrul Jihadi menyoroti ketidaksiapan Dinas Sosial dalam memetakan kebutuhan mendesak pedagang korban kebakaran Pasar Pringgabaya pasca penyaluran bantuan berupa selimut dan kasur.

​Pemberian bantuan perlengkapan tidur tersebut dinilai publik tidak relevan dengan esensi bencana kebakaran pasar yang menghanguskan modal usaha. Legislator ini menganggap tindakan instansi terkait mencerminkan kelemahan manajemen darurat.

​“Kadis ini bukan khilaf, tapi dia tidak siap dalam menghadapi situasi bencana di lapangan,” ujar Amrul Jihadi, Rabu (29/4/2026).

​Amrul menjelaskan bahwa ketidaksiapan birokrasi terlihat dari pemilihan jenis bantuan yang memiliki korelasi sangat jauh dengan kerugian pedagang. Ia mendesak pemerintah daerah agar lebih peka terhadap substansi masalah yang dihadapi warga pasar.

​Meski demikian, Amrul mengajak masyarakat untuk tetap menerima bantuan tersebut dengan tangan terbuka tanpa harus mempidanakan kebijakan tersebut. Menurutnya, niat baik untuk membantu dalam kondisi trauma tetap harus diapresiasi.

​“Kita tetap harus hargai bantuan itu apapun bentuknya, siapa tahu karena dia terkejut dan trauma sehingga selimut juga bermanfaat,” katanya.

​Amrul menekankan bahwa fokus utama pasca musibah kebakaran seharusnya adalah percepatan penyaluran bantuan modal UMKM. Pedagang lebih membutuhkan likuiditas anggaran untuk membangun kembali lapak mereka ketimbang logistik rumah tangga.

​Ia menilai korelasi bantuan yang diberikan Dinas Sosial saat ini sangat lemah jika dibandingkan dengan dampak ekonomi yang ditimbulkan api. Evaluasi mendalam terhadap pola pikir pejabat teknis dalam menangani musibah menjadi catatan penting dewan.

​“Kalau memang korelasinya kurang, kita dorong untuk memberikan bantuan lagi yang korelasinya dekat yaitu modal usaha,” ujarnya.

​Ketua Komisi III ini meminta agar kedepannya Dinas Sosial tidak menyamaratakan jenis bantuan untuk setiap bencana yang berbeda. Penanganan kebakaran pasar menuntut respons yang berbeda dibandingkan penanganan musibah banjir atau tanah longsor.

​Amrul mendorong adanya sinkronisasi data lapangan agar anggaran bantuan tidak terbuang untuk hal yang bersifat sekunder. Ia mengingatkan bahwa keberpihakan kepada pedagang harus dibuktikan dengan kebijakan yang langsung menyentuh saku mereka.

​“Bantuan memang tidak ada salahnya, namun substansi bantuan modal usaha itulah yang sebaiknya diarahkan ke pedagang pasar,” pungkasnya.*