PorosLombok.com – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur meluruskan kekeliruan data sebaran gedung sekolah rusak menjadi 154 unit guna mengamankan kucuran dana rehabilitasi dari pemerintah pusat.
Koreksi angka ini penting agar dokumen usulan elektronik lewat aplikasi Revit kementerian tidak ditolak akibat ketidaksesuaian verifikasi di lapangan. Akurasi basis data kini menjadi penentu utama lolos tidaknya anggaran.
“Sebetulnya kemarin itu salah sebut 158, ternyata 154 sekolah yang butuh penanganan,” ujar Plt Kabid Pembinaan SD Dikbud Lombok Timur Hasanudin, baru baru ini.
Hasanudin menerangkan bahwa kepastian jumlah tersebut diperoleh setelah jajarannya menyisir langsung setiap unit pelaksana pendidikan. Validasi faktual sengaja diperketat demi menghindari manipulasi klasifikasi kerusakan fisik bangunan.
Setiap ruang kelas dipetakan secara objektif ke dalam klaster rusak ringan, sedang, hingga berat. Langkah ini diambil karena pusat menerapkan standar seleksi yang sangat ketat berbasis data riil di area penapisan.
Bentuk intervensi pembiayaan dari APBN nantinya bersifat variatif tergantung tingkat urgensi, mulai dari penambahan ruang kelas baru hingga perbaikan total ruang administrasi yang sudah lapuk dimakan usia.
Menyadari ketergantungan pada pusat memiliki risiko eliminasi, pihak dinas juga membuka opsi pendanaan alternatif di daerah. Optimalisasi dana pokok pikiran anggota dewan kini mulai dilirik sebagai bantalan cadangan.
Pemanfaatan instrumen dana alokasi umum daerah turut dikombinasikan dengan memperluas jaringan kemitraan luar negeri. Kerja sama strategis bersama NGO internasional terus digenjot untuk mempercepat pembenahan infrastruktur.
Daftar ratusan sekolah dasar yang diajukan ini merupakan hasil rekapitulasi usulan berkas pada periode tahun 2025 lalu. Proses penyelarasan nomenklatur anggaran saat ini diklaim sudah memasuki fase finalisasi.
Manajemen dikbud memperkirakan nota keputusan resmi terkait daftar penerima bantuan akan diterbitkan oleh kementerian dalam waktu dekat. Transparansi informasi pengumuman terus dikawal ketat oleh operator daerah.
Jika seluruh regulasi dan pencairan dana kloter pertama berjalan mulus, maka proses rekonstruksi fisik dijadwalkan serentak pada bulan Agustus mendatang. Pengawasan ketat akan melibatkan tim audit independen.
“Kami turun ke semua wilayah memastikan kriteria kerusakan terpenuhi agar bantuan pusat tidak salah sasaran,” pungkasnya.*
