PorosLombok.com – Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Lombok Timur mendesak pemerintah daerah segera mempercepat pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak demi menghindari kekosongan kepemimpinan definitif, Selasa (19/5/2026).
Langkah taktis tersebut dinilai mendesak agar stabilitas birokrasi di tingkat desa tidak terganggu oleh masa jabatan penjabat (Pj) yang terlalu lama. Keamanan sosial warga juga menjadi pertimbangan utama.
”Kita tidak mau melihat desa ini terlalu lama dipegang oleh penjabat,” ujar perwakilan Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Lombok Timur M.Haerul Ikhsan.
Narasumber menerangkan bahwa kewenangan seorang penjabat sangat terbatas dalam mengambil keputusan strategis. Kondisi ini dikhawatirkan bakal menghambat realisasi program pembangunan jangka panjang di pedesaan.
Selain itu, penundaan agenda demokrasi hingga awal tahun depan dinilai akan memicu lonjakan biaya politik yang tinggi. Pelaksanaan yang mendekati bulan suci Ramadan dianggap tidak ideal bagi psikologis massa.
”Rekan-rekan mendorong agar proses Pilkades ini harus sudah clear pada bulan November atau Desember,” katanya.
Pembicara menambahkan bahwa kabupaten tetangga seperti Lombok Barat dan Lombok Tengah bahkan menjadwalkan agenda serupa pada Oktober. FKKD berharap Lombok Timur tidak tertinggal dalam mengambil langkah taktis.
Pihak eksekutif dan legislatif sebelumnya berdalih bahwa penundaan terjadi karena daerah masih menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) terbaru dari pusat. Regulasi yang dinanti tersebut kini dipastikan telah resmi diturunkan.
”Sekarang PP ini sudah turun, tidak ada alasan lagi untuk memperlambat,” ujarnya.
Ia menagih janji bupati dan sekretaris daerah yang sebelumnya berkomitmen untuk langsung bergerak begitu aturan pusat terbit. Pihak dewan diminta ikut menekan pergerakan dinas terkait agar tidak pasif.
Sektor pendanaan dipastikan aman karena pemerintah daerah telah menyiapkan skema penyelamatan keuangan khusus. Alokasi dana taktis siap dikucurkan demi kelancaran pesta demokrasi tingkat bawah tersebut.
”Pak Bupati juga ngomong anggaran itu tidak masalah karena kita sudah saving-kan di BTT,” pungkasnya.*
