PorosLombok.com – Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Fraksi Partai Gerindra Hj. Lale Yaqutunnafis turun langsung ke daerah pemilihan tiga untuk menjalankan tugas konstitusionalnya dalam menyerap aspirasi masyarakat.

Kegiatan turun lapangan ini menjadi momentum penting bagi srikandi parlemen tersebut untuk mendengarkan langsung berbagai persoalan mendasar yang dihadapi oleh warga. Penjaringan harapan konstituen ini berlangsung maraton pada Juni 2026.

“Masyarakat bukan hanya butuh bantuan untuk rehabilitasi madrasah, sekolah, masjid, dan mushola atau TPQ saja,” ujar Anggota DPRD Provinsi NTB Hj. Lale Yaqutunnafis.

Perempuan yang akrab disapa Ummi Yaqut ini menjelaskan bahwa warga sangat mendambakan perbaikan infrastruktur jalan. Akses penghubung antar-dusun yang rusak parah selalu dikeluhkan karena mengganggu mobilitas harian warga.

Kondisi jalur transportasi yang buruk ini kian diperparah dengan minimnya perhatian pada akses jalan usaha tani. Akibatnya, para petani lokal harus mengeluarkan biaya logistik yang lebih besar saat musim panen tiba.

“Persoalan pertanian dan peternakan di lapangan ternyata bukan hanya seputar kebutuhan alat produksi saja,” katanya.

Ia membeberkan bahwa mayoritas masyarakat sangat menginginkan kehadiran nyata dari dinas terkait saat mereka menghadapi kendala teknis. Layanan bimbingan langsung di lapangan dinilai masih sangat minim.

Masyarakat menuntut pihak eksekutif segera mengintensifkan program penyuluhan, pelatihan, serta pendampingan berkala. Langkah ini penting untuk memantau stabilitas harga hasil tani agar tidak merugi akibat serbuan komoditas luar.

“Kelompok UKM ibu-ibu dan remaja desa juga mengeluhkan minimnya akses permodalan serta alat produksi,” ujarnya.

Srikandi Gerindra ini menilai pelaku usaha mikro di tingkat dusun masih membutuhkan sentuhan pelatihan kualitas produk dan manajemen pemasaran. Keterbatasan sarana membuat potensi ekonomi kreatif di desa menjadi mandek.

Pihaknya mendesak pemerintah daerah untuk lebih rajin menggelar kegiatan pameran atau event khusus di tingkat pemukiman. Ruang promosi tersebut dinilai efektif untuk menggairahkan kembali perputaran uang di masyarakat.

“Kami menawarkan solusi strategis melalui optimalisasi peran Koperasi Merah Putih di tingkat desa,” jelasnya.

Ummi Yaqut menguraikan bahwa lembaga keuangan mikro ini diproyeksikan menjadi wadah utama untuk menampung seluruh hasil bumi warga. Sektor pertanian, peternakan, hingga perkebunan akan terintegrasi dalam satu sistem pemasaran.

Langkah hilirisasi lokal ini diyakini mampu memotong rantai tengkulak yang sering memainkan harga sepihak. Selain komoditas alam, produk kuliner dan kerajinan tangan olahan ibu-ibu desa juga akan menjadi prioritas serapan koperasi.

Pemerintah desa diharapkan ikut memberikan dukungan modal stimulan agar badan usaha milik warga ini dapat berkembang secara mandiri. Penguatan kelembagaan ini menjadi pilar utama dalam mendongkrak status ekonomi sirkular di dusun.

“Setiap unit dapur program Makan Bergizi Gratis juga wajib menggandeng potensi hasil bumi lokal serta berinovasi dalam menyajikan menu harian,” tegasnya.

Langkah integrasi ini dinilai mampu memastikan pasokan bahan baku segar yang sehat sekaligus menghidupkan ekosistem ekonomi kerakyatan. Kreativitas pengelolaan menu berbasis kearifan lokal akan mencegah kebosanan pada anak-anak penerima manfaat.

Pemerintah daerah melalui dinas terkait harus membangun komunikasi dan kerja sama nyata untuk menggerakkan guru serta santri agar kreatif berkolaborasi dalam mencetak potensi wirausaha usia sekolah di lingkungan pondok pesantren.

“Dengarkan, serap, dan perjuangkan adalah misi utama kami demi kemajuan kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Barat,” pungkasnya.*