PorosLombok.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat resmi meluncurkan gerakan Intervensi Serentak Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Provinsi NTB (PP3S) yang dirangkaikan dengan gelaran Pasar Rakyat di Kantor Desa Lendang Nangka Utara, Kecamatan Masbagik, Lombok Timur pada Kamis (2/7/2026).
Kegiatan strategis ini menjadi momentum krusial untuk memperkuat komitmen bersama dalam mempercepat penurunan angka kekerdilan anak melalui pendekatan kolaboratif terintegrasi. Upaya masif tersebut melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah, pemerintah desa, tenaga kesehatan, hingga kader Posyandu.
Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri menegaskan tantangan besar daerah berpenduduk di atas satu juta jiwa ini membuat penanganan kemiskinan dan kasus gizi buruk memerlukan perhatian ekstra serius. Faktor kepadatan penduduk menjadi salah satu pemicu utama yang harus segera diintervensi secara menyeluruh.
“Penurunan stunting tidak cukup hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan harus dimulai dari keluarga sebagai lingkungan pertama dalam membentuk generasi yang sehat,” ujar Wagub Dinda.
Wagub NTB yang akrab disapa Dinda ini menjelaskan bahwa keberhasilan menekan angka gangguan pertumbuhan anak sangat bergantung pada tingkat kepedulian masyarakat. Langkah pencegahan dini harus menyasar sektor hulu seperti kesiapan calon pengantin baru, status gizi ibu hamil, dan perbaikan pola pengasuhan.
“Kita hadir hari ini bukan sekadar meluncurkan sebuah program, tetapi untuk membangun kepedulian bersama,” katanya.
Pemerintah Provinsi NTB kini terus menggulirkan Program Desa Berdaya sebagai instrumen utama pengentasan kemiskinan yang berjalan simultan dengan penanganan masalah gizi mikro. Skema pemberdayaan ini diharapkan mampu menstimulasi kemandirian fiskal desa dalam mendanai program kesehatan masyarakat lokal.
“Gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk menambah ilmu, memperbaiki diri, dan mempersiapkan masa depan,” ujarnya.
Mantan Bupati Bima tersebut mendorong otoritas desa agar jeli mengoptimalkan potensi ekonomi agraris setempat, khususnya komoditas buah nanas segar. Sentuhan inovasi teknologi pangan pada produk olahan dinilai efektif mendongkrak pendapatan keluarga sekaligus memperbaiki daya beli masyarakat miskin.
“Apa yang dipelajari hari ini akan menjadi bekal ketika kalian dewasa nanti,” jelasnya.
Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi NTB Sinta M. Iqbal mengungkapkan perumusan program PP3S ini melewati tahapan kajian panjang berbasis data lapangan. Hasil evaluasi berkala menunjukkan bahwa pemicu utama kekerdilan balita seringkali bersifat non-medis seperti buruknya sanitasi lingkungan pemukiman.
“Di lapangan kami menemukan persoalan pola asuh, kebiasaan konsumsi makanan instan, sanitasi, hingga pola pengasuhan keluarga menjadi faktor yang sangat menentukan,” ujarnya.
Istri Gubernur NTB ini mendorong pengaktifan kembali forum diskusi berkala antara kelompok ibu rumah tangga dan kader kesehatan di tingkat dusun. Edukasi kelompok tersebut berfokus pada kampanye rumah bebas asap rokok serta pelibatan aktif figur ayah dalam mengawal tumbuh kembang anak secara psikologis.
“Menikah bukan solusi atas persoalan hidup,” katanya.
Sementara itu, Wakil Bupati Lombok Timur Mohammad Edwin Hadiwijaya menginstruksikan jajarannya untuk memvalidasi seluruh instrumen pendataan keluarga berisiko tinggi. Integrasi data tunggal antarinstansi dinilai menjadi kunci utama agar penyaluran bantuan sosial maupun suplemen gizi tepat sasaran.
“Langkah pertama yang harus kita kawal bersama adalah data yang akurat,” katanya.
Wabup Edwin memaparkan wilayahnya menjadi bagian dari lima daerah di Indonesia yang mendapat supervisi langsung dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan. Pilot project ini difokuskan pada penguatan arsitektur sistem informasi digital guna mempercepat pelaporan status gizi balita.
“Dengan data yang benar, intervensi kepada calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, bayi hingga balita dapat dilakukan secara tepat,” ujarnya.
Politisi muda ini menambahkan bahwa daerahnya kini telah mengoperasikan 263 unit dapur produksi khusus untuk menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis bagi anak sekolah. Selain memperbaiki asupan nutrisi, proyek percontohan nasional tersebut berhasil menyerap ribuan tenaga kerja lokal di pedesaan.
“Balaslah perjuangan orang tua dengan belajar sungguh-sungguh,” katanya.
Sementara itu, Kepala Desa Lendang Nangka Utara Lalu Wiranata merinci bahwa wilayah administrasi yang dipimpinnya mencakup 15 dusun dengan total penduduk melebihi 11 ribu jiwa. Luas wilayah pertanian yang didominasi tanaman hortikultura menjadi tantangan tersendiri dalam pemerataan fasilitas layanan kesehatan dasar.
“Kami menyadari fasilitas yang kami miliki masih sangat sederhana,” kata Lalu Wiranata.
Lalu Wiranata mengakui kantong kemiskinan di wilayahnya masih cukup tinggi dengan estimasi mencapai 1.200 kepala keluarga prasejahtera. Kendati demikian, intervensi Program Desa Berdaya telah berhasil menyasar 200 kepala keluarga untuk mendapatkan skema jaminan sosial dan modal usaha.
“Anak-anak masih harus tinggal bersama dalam satu kamar karena keterbatasan ruang,” ujarnya.
Pihak pemerintah desa kini tengah mengawal realisasi program penyediaan air bersih berbasis masyarakat serta rencana serapan anggaran eksternal senilai Rp500 juta. Dana stimulan tersebut dialokasikan khusus untuk pembenahan kawasan permukiman kumuh dan pembangunan fasilitas sanitasi publik yang higienis.
“Namun kami berkomitmen memberikan kasih sayang, pendidikan, dan pendampingan terbaik,” pungkasnya.*
