PorosLombok.com – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berkomitmen penuh mengelola keuangan secara transparan guna menghindari utang baru pada proyek operasional kesehatan sepanjang tahun depan pada Senin (6/7/2026).
“Bukan menghindari utang, artinya mengelola anggaran yang ada dengan baik,” kata Direktur RSUP NTB drg. Asrul Sani.
Manajemen menekankan pentingnya kedisiplinan perencanaan agar belanja daerah berjalan efektif dan efisien. Rumah sakit milik pemerintah ini menolak bersikap konsumtif hanya demi gengsi semata, melainkan selalu mengedepankan kalkulasi ekonomi yang matang sebelum mengeksekusi program baru.
“Ketika membuat program atau apa, betul-betul kita hitung ya, mempertimbangkan sumber daya yang kita miliki,” ujarnya.
Penajaman skema pembiayaan internal tidak akan menurunkan standar kualitas pelayanan medis bagi masyarakat luas. Direksi menjamin seluruh program pengembangan fasilitas penunjang medis yang sudah berjalan akan tetap dipertahankan lewat pemanfaatan sumber pendapatan alternatif yang sah.
“Kita juga mempertimbangkan sumber-sumber lain ya, untuk pembiayaannya,” jelasnya.
Selain fokus tata kelola modal, fungsionaris klinik ini aktif memperluas jaringan kemitraan dengan pemerintah kabupaten dan kota, khususnya di Pulau Sumbawa. Langkah sinergis tersebut bertujuan meringankan beban akomodasi logistik bagi pasien kurang mampu yang membutuhkan penanganan khusus.
“Hampir semua pemerintah daerah sudah bekerja sama dengan kami untuk fasilitas pemulangan jenazah,” katanya.
Kerja sama antar lembaga ini menjadi jawaban atas keluhan hilangnya jaminan biaya transportasi darat pasca-perawatan. Mengingat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tidak menanggung biaya pengantaran tersebut, intervensi anggaran dari pemerintah kabupaten menjadi instrumen vital.
“Nah, sehingga pemerintah daerah yang menanggung,” ujarnya.
Kolaborasi ini sekaligus menghapus stigma kelangkaan mobil jenazah yang sering memicu polemik di tengah warga luar daerah. Kepastian distribusi bantuan ini sepenuhnya menjadi wujud tanggung jawab sosial para kepala wilayah terhadap hak dasar perlindungan jaminan kesehatan para warganya.
“Alhamdulillah semua pemerintah daerah memfasilitasi,” jelasnya.
Dukungan penuh juga mengalir dari eksekutif tingkat satu demi memperlancar akses mobilitas armada rumah sakit rujukan. Pemerintah provinsi memberikan dispensasi khusus berupa pembebasan biaya penyeberangan kapal feri bagi mobil ambulans yang sedang menjalankan misi kemanusiaan antar-pulau.
“Untuk penyeberangan, kami ditanggung oleh pemerintah provinsi,” katanya.
Fasilitas gratis pemulangan jasad ini diharapkan mampu memutus rantai birokrasi yang rumit bagi keluarga duafa di NTB. Manajemen memastikan bahwa sistem operasional rujukan pasien dari puskesmas daerah menuju pusat pengobatan utama di Mataram tetap berjalan sesuai prosedur operasional standar.
