PorosLombok.com – Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi NTB sepakat mempercepat penyelamatan lingkungan melalui rehabilitasi hutan dan sistem pengelolaan sampah terpadu di Mataram, Selasa (7/7/2026).

​“Agenda Aksi Ekologis Nasional mendorong seluruh elemen membangun kesadaran kolektif untuk memulihkan kualitas lingkungan melalui aksi nyata,” kata Menteri Lingkungan Hidup RI Mohammad Jumhur Hidayat.

​Menteri menekankan pentingnya rehabilitasi kawasan hulu, daerah tangkapan air, serta transformasi paradigma pengelolaan sampah nasional. Langkah ini diambil untuk meminimalisir dampak bencana hidrometeorologi yang kian sering terjadi akibat kerusakan ekosistem.

​“Pengelolaan sampah tidak lagi bisa mengandalkan pola angkut dan buang, tetapi harus dimulai dari sumber melalui pemilahan organik dan anorganik,” ujarnya.

​Pendekatan ekonomi sirkular menjadi solusi utama agar beban tempat pemrosesan akhir berkurang drastis. Pemerintah pusat mendorong daerah segera mengadopsi sistem pemilahan mandiri dengan menyesuaikan kearifan lokal masing-masing wilayah di seluruh Nusa Tenggara Barat.

​“Kalau pengelolaan dimulai dari sumbernya, beban tempat pemrosesan akhir akan jauh berkurang,” jelasnya.

​Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyambut positif arah kebijakan tersebut sebagai prioritas utama daerah. Pemerintah provinsi berkomitmen melakukan sinkronisasi program guna menekan kerusakan ekosistem yang saat ini dinilai sudah dalam situasi sangat mengkhawatirkan.

​“Pemerintah provinsi bersama seluruh kabupaten dan kota bertekad melakukan penghijauan kembali kawasan tangkapan air,” kata Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal.

​Upaya penghijauan tersebut dilakukan untuk mengurangi risiko bencana banjir sekaligus menjamin ketersediaan air bersih di masa mendatang. Gubernur menargetkan pemulihan kawasan hulu dapat berjalan cepat agar fungsi serapan air di hutan negara kembali berjalan normal.

​“Persoalan lingkungan sudah berada pada situasi yang sangat mengkhawatirkan,” ujarnya.

​Selain kerusakan hutan, Gubernur menyoroti tumpukan sampah di TPAR Kebon Kongok yang telah menampung hampir satu juta ton limbah. Pemerintah daerah tengah mencari solusi teknologi agar kapasitas pembuangan tidak terus membebani lingkungan sekitar secara berlebihan.

​“Kami sedang menyusun kebijakan tanggung jawab lingkungan yang mendorong dunia usaha pariwisata berpartisipasi aktif dalam pelestarian,” jelasnya.

​Bupati Sumbawa Syarafuddin Jarot menyatakan kesiapan daerahnya mendukung gerakan ini dengan menanam 1,15 juta pohon. Pemerintah Kabupaten Sumbawa juga melarang penanaman komoditas jagung di kawasan hutan negara mulai musim tanam tahun depan.

​“Kami telah menjalankan Gerakan Sumbawa Hijau Lestari sebagai upaya rehabilitasi kawasan hulu,” kata Bupati Sumbawa Syarafuddin Jarot.

​Wali Kota Bima Arrahman H. Abidin turut mendesak pemerintah pusat memfasilitasi bibit tanaman keras untuk daerah tangkapan air. Langkah tersebut krusial agar kawasan hulu di Kota Bima dan Kabupaten Dompu tidak terus memicu banjir saat musim hujan tiba.

​“Pemerintah pusat diharapkan mendukung penyediaan bibit tanaman keras seperti kemiri dan makadamia,” ujar Wali Kota Bima Arrahman H. Abidin.

​Di sisi lain, Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar menyinggung kendala operasional insinerator di Gili Trawangan yang belum berfungsi optimal. Pihaknya membutuhkan pendampingan teknis agar teknologi pengolahan sampah tersebut segera memberikan manfaat nyata bagi warga pulau.

​“Penggunaan insinerator tetap dimungkinkan sepanjang memenuhi standar emisi nasional,” kata Menteri Lingkungan Hidup RI Mohammad Jumhur Hidayat.

​Sebagai bentuk dukungan nyata, Kementerian Lingkungan Hidup mengalokasikan program nasional penanaman dua miliar pohon untuk NTB. Bantuan ini diharapkan mampu mempercepat pemulihan lahan kritis yang selama ini menjadi sumber masalah utama bagi daerah.

​“Pemerintah pusat siap memberikan pendampingan teknis untuk memastikan teknologi memenuhi ketentuan lingkungan,” ujarnya.

​Menteri juga menyerahkan 200 unit komposter secara simbolis kepada Pemprov NTB guna mendukung pemilahan sampah organik dari sumber. Alat ini menjadi instrumen awal bagi masyarakat untuk mengurangi timbunan sampah yang masuk ke tempat pemrosesan akhir setiap hari.

​“Penyelamatan lingkungan harus dijadikan gerakan bersama lintas sektor,” jelasnya.

​Kolaborasi ini diharapkan menjadi fondasi utama pembangunan berkelanjutan di NTB demi kesejahteraan generasi mendatang. Seluruh pimpinan daerah sepakat bahwa kelestarian alam adalah harga mati yang harus dijaga melalui regulasi ketat dan aksi nyata.

​“Penyelamatan lingkungan adalah fondasi bagi kesejahteraan generasi masa depan,” pungkasnya.*