PorosLombok.com — Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Nurul Adha menginstruksikan pembenahan total data kemiskinan agar program bantuan sosial tepat sasaran dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan pada Selasa (22/9/2026).
Langkah tegas tersebut disampaikan Nurul Adha saat Rapat Koordinasi pemerintahan. Ia menekankan krusialnya sinkronisasi data terkait penanggulangan kemiskinan, pendataan keluarga rentan, hingga program Rumah Tidak Layak Huni agar bantuan pemerintah tidak salah alamat.
“Keakuratan data ini dinilai menjadi kunci utama agar setiap program bantuan sosial dapat tepat sasaran dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” tambahnya.
Selain masalah bantuan sosial, persoalan pelayanan kesehatan dasar turut disorot tajam oleh Wabup Lombok Barat ini. Nurul Adha meminta seluruh fasilitas kesehatan memangkas jalur birokrasi berbelit, terutama pada sistem rujukan pasien gawat darurat.
“Pasien gawat darurat harus segera mendapatkan penanganan medis yang optimal tanpa harus terhalang oleh birokrasi berbelit yang dapat memperlambat proses penyelamatan jiwa,” imbuhnya.
Sektor ekonomi daerah juga menjadi salah satu fokus evaluasi mendalam. Nurul Adha menilai sektor pertanian dan kelautan yang selama ini menjadi penyumbang terbesar perekonomian Lombok Barat harus terus dikawal melalui percepatan realisasi belanja anggaran.
Perbaikan validasi data warga miskin kini menjadi prioritas utama kerja jajaran birokrasi Lombok Barat. Sinkronisasi data antarinstansi dipercepat guna memastikan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran serta tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.
Pemerintah daerah berkomitmen memperbaiki alur koordinasi di semua jenjang pemerintahan. Pengawasan terpadu disiapkan agar program pengentasan kemiskinan dan penanganan rumah tidak layak huni berjalan transparan sesuai kondisi faktual di lapangan.
Peningkatan mutu layanan kesehatan di tingkat puskesmas dan rumah sakit juga terus diperketat. Setiap penanganan pasien darurat wajib mendahulukan keselamatan jiwa ketimbang urusan administrasi yang dinilai sering memperlambat tindakan medis.
Akselerasi belanja daerah pada sektor pertanian dan kelautan dipacu demi memutar roda perekonomian warga. Optimalisasi potensi lokal terus didorong agar pertumbuhan ekonomi daerah tetap terjaga secara berkelanjutan di seluruh wilayah.
Seluruh jajaran aparatur sipil negara diminta bergerak cepat merespons berbagai persoalan dasar warga. Kehadiran nyata pemerintah di tengah masyarakat ingin dibuktikan lewat program kerja yang berdampak langsung dan dirasakan secara konkret.
Rapat evaluasi ini diharapkan menjadi pendorong lahirnya perbaikan menyeluruh pada tata kelola birokrasi daerah. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menegaskan pentingnya komitmen bersama dalam mempercepat eksekusi setiap program prioritas daerah.
Nurul Adha berharap seluruh jajaran birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dapat segera menindaklanjuti arahan tersebut, sehingga kehadiran pemerintah dirasakan secara nyata oleh masyarakat.*
