PorosLombok.com — Nusa Tenggara Barat membawa gagasan tata kelola data berbasis pemanfaatan nyata ke Forum Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri di Jakarta, Selasa (22/9/2026).
Kepala Dinas Kominfotik NTB Dr. H. Ahsanul Halik memaparkan pengalaman daerahnya dalam menghubungkan ribuan data dengan perencanaan pembangunan serta kebutuhan informasi pimpinan.
Acara besutan Kemendagri tersebut mempertemukan kementerian, lembaga pusat, dan seluruh pemerintah provinsi untuk memperkuat pengelolaan serta pemanfaatan data pembangunan nasional.
Dalam diskusi tersebut, pejabat yang akrab disapa Aka itu tampil bersama Dirjen Bina Bangda Kemendagri, Deputi Bappenas, dan Sekda Gorontalo.
Di depan peserta forum, Aka menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak butuh data sekadar untuk disimpan di portal tanpa membawa dampak bagi masyarakat.
“Pemerintah tidak membutuhkan data hanya untuk menyimpan data. Pemerintah membutuhkan data untuk memahami keadaan, menemukan persoalan, menentukan sasaran, menyusun kebijakan, mengendalikan, mengevaluasi, dan mengambil keputusan,” ujarnya.
Langkah nyata NTB terlihat dari pertumbuhan jumlah dataset sektoral yang meningkat drastis dari 795 menjadi 1.557 dataset dari 43 perangkat daerah.
Capaian tersebut berdampak pada kenaikan Nilai Indeks Satu Data Indonesia NTB, melesat dari angka 53,44 kategori Cukup menuju 75,85 kategori Baik.
Kendati mengalami kenaikan indeks secara signifikan, Aka mewanti-wanti bahwa lonjakan angka dataset bukan indikator utama keberhasilan pengelolaan data daerah.
“Bertambahnya dataset belum otomatis berarti bertambahnya kualitas keputusan,” ujarnya.
Atas dasar itu, NTB kini mendorong pemanfaatan data masuk lebih dalam ke ruang pembuatan kebijakan, pengalokasian sumber daya, hingga evaluasi program kerja.
Pihaknya merancang sistem agar kepala daerah mendapatkan gambaran utuh mengenai kondisi wilayah, lokasi kesenjangan, sampai efektivitas intervensi pembangunan.
Guna menjawab kebutuhan analisis cepat bagi pimpinan, Pemprov NTB telah memunculkan Dashboard Eksekutif serta portal khusus sektor kesehatan.
Terobosan tersebut memicu perhatian kementerian pusat dan menarik minat beberapa pemerintah daerah lain untuk melakukan studi tiru tata kelola data ke NTB.
Merespons ketertarikan peserta forum, Aka menilai pengalaman daerahnya bisa menjadi bahan pembelajaran bersama dalam membangun ekosistem data nasional.
“Yang perlu direplikasi bukan semata-mata aplikasi atau tampilan portal, melainkan cara membangun tata kelola, menjaga kualitas data, menghubungkan data lintas sektor, dan memastikan data digunakan untuk menjawab persoalan pembangunan,” pungkasnya.*
