(PorosLombok.com)– Badan Otonom Nahdlatul Wathan (Banom NW) memastikan diri mengawal tiga program prioritas Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Pernyataan itu disampaikan dalam diskusi bulanan di Mataram, Sabtu (27/09).
H. Syamsul Rijal, pengurus PBNW sekaligus anggota DPRD NTB, menekankan pentingnya forum rutin sebagai sarana kontrol publik. Ia menilai pertemuan seperti ini bisa membuat masyarakat terlibat langsung dalam mengawasi jalannya pemerintahan.
“Kami mendorong seluruh masyarakat serta jemaah untuk aktif mengontrol dan meninjau pelaksanaan program pemerintah,” ujar Rijal.
Politikus itu menyebut, fokus Banom NW adalah tiga agenda utama Gubernur Lalu Muhammad Iqbal dan Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri: penurunan angka kemiskinan, ketahanan pangan, dan pengembangan pariwisata.
“Kalau kebijakan pemerintah tepat sasaran, kami dukung. Namun, jika menyimpang dari kebutuhan warga, kami kritisi dan luruskan,” tegasnya.
Rijal menambahkan, Banom NW juga akan mengevaluasi kinerja pemerintah secara berkelanjutan. Tujuannya, bukan sekadar mendukung pasangan Iqbal-Dinda, tapi memastikan program berjalan sesuai harapan masyarakat.
“Kalau ada warga miskin terabaikan atau anak-anak tidak mendapat pendidikan layak, sampaikan ke kami. Nanti kami teruskan ke pemerintah,” jelasnya.
Sekjen PBNW, Prof. Dr. TGH. Arifin Munir, menyoroti keberlanjutan agenda organisasi di semua tingkatan. Salah satunya, perayaan Hari Ulang Tahun ke-90 Madrasah NWDI yang menurutnya harus sukses dilaksanakan bersama-sama.
Sementara itu, Kusamawan, perwakilan Pemuda NW, menegaskan kesiapan memberikan masukan konstruktif bahkan kritik tegas bila pembangunan provinsi tidak sesuai harapan masyarakat.
“Pemerintah daerah harus membuat program nyata, terukur, dan pro-rakyat,” kata Kusamawan.
Ia menambahkan, cita-cita NTB menjadi destinasi global memang positif. Tapi hal itu harus didahului dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, daya beli, ekonomi, kesejahteraan, dan tata kelola pemerintahan yang baik.
“Kalau hal-hal mendasar masih bermasalah, mustahil menargetkan prestasi tingkat dunia,” tegasnya.
Diskusi ini dihadiri sejumlah tokoh, termasuk Hj. Lale Syifaun Nufus (Komisi VIII DPR RI), TGH. Mustamin (DPRD Lombok Tengah), Husni Mubarok (DPRD Lombok Timur), serta pengurus wilayah dan daerah NW. Kehadiran mereka menegaskan peran aktif Banom NW dalam memastikan pembangunan berbasis kepentingan masyarakat.
(*/PorosLombok)
