(Lombok Timur , PorosLombok.com)- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lombok Timur semakin intensif memeriksa laporan dugaan pelanggaran dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Salah satu laporan yang kini menjadi pusat perhatian adalah video yang diduga menggambarkan kegiatan penggalangan dana dalam jumlah besar untuk mendukung salah satu calon.
Jumaidi, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Lombok Timur, menjelaskan bahwa pihaknya telah menerima beragam laporan dari masyarakat. Bukti yang diterima sebagian besar berupa video dan foto, yang perlu diverifikasi keasliannya. “Kami berusaha keras untuk menelusuri kebenaran dari video tersebut,” ujar Jumaidi. Selasa (07/10).
Namun, Bawaslu menghadapi tantangan besar dalam proses verifikasi. Akses terhadap alat bukti primer, seperti perangkat perekam video yang digunakan, menjadi kendala utama. Tanpa bukti yang sah, langkah verifikasi dan koreksi menjadi lebih sulit.
Untuk mengatasi hal ini, Bawaslu berharap masyarakat dapat menyampaikan laporan dengan format yang lebih lengkap dan jelas. Penyertaan bukti sah sangat diharapkan guna mempercepat proses penyelidikan. “Partisipasi aktif masyarakat dengan menyertakan bukti yang kuat sangat kami harapkan,” tambahnya.
Laporan yang masuk tidak hanya berbentuk video. Bawaslu juga memproses laporan yang didukung oleh foto terkait dugaan pelanggaran lainnya. Namun, untuk memperkuat bukti, keberadaan saksi fakta sering kali menjadi tantangan tersendiri.
Meski menghadapi berbagai tantangan, informasi dari masyarakat tetap menjadi dasar penting dalam pengawasan Bawaslu. Jika bukti yang diterima cukup kuat, laporan tersebut akan dibahas lebih lanjut di Sentra Gakkumdu. “Informasi masyarakat tetap kami jadikan pijakan, meskipun kadang bukti yang ada tidak cukup kuat,” jelas Jumaidi.
Selain itu, isu netralitas aparatur sipil negara (ASN) dan perangkat desa juga tak luput dari perhatian Bawaslu Lombok Timur. Beberapa kasus terkait isu ini telah berhasil ditindaklanjuti berkat adanya bukti foto yang memadai. “Untuk netralitas ASN dan perangkat desa, kami sudah menindaklanjuti beberapa kasus dengan bukti yang ada,” ungkapnya.
Bawaslu terus berupaya memastikan integritas dan kelancaran proses demokrasi di Lombok Timur dengan mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan setiap dugaan pelanggaran Pilkada. Partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran dinilai sangat penting.
Jumaidi menekankan bahwa setiap laporan yang masuk dengan bukti memadai akan mendapatkan perhatian serius dari Bawaslu. “Kami mengimbau masyarakat untuk berperan aktif dalam melaporkan dugaan pelanggaran demi menjaga integritas Pilkada,” tegasnya.
Dengan dukungan dan partisipasi masyarakat, Bawaslu berharap dapat menegakkan aturan dan memastikan Pilkada berjalan dengan jujur dan adil. Bawaslu Lombok Timur berkomitmen untuk terus mengawasi dan menindaklanjuti setiap laporan dengan serius demi terciptanya demokrasi yang bersih dan transparan.
(Arul/PorosLombok)
