(PorosLombok.com) – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. Lalu Muhamad Iqbal, menanggapi keluarnya PMK No. 56 terkait efisiensi anggaran.
Ia menekankan bahwa kebijakan ini akan berdampak luas, tidak hanya bagi pemerintah daerah dan provinsi, tetapi juga bagi tenaga operasional di lapangan.
“Kami sudah membahas hal ini dengan pihak terkait. Tidak semua masalah bisa diselesaikan di meja, tapi kami lebih mengarah ke sistem e-learning,” ujar Gubernur, Kamis (24/08).
Gubernur Iqbal menjelaskan, meskipun pemerintah pusat memangkas sebagian anggaran infrastruktur, pemerintah daerah tetap memiliki alternatif untuk melanjutkan pembangunan. Fokusnya bukan semata pada pengurangan anggaran, tetapi pada efisiensi penggunaannya.
Ia menegaskan, Presiden selalu menekankan bahwa pembangunan infrastruktur tidak harus sepenuhnya bergantung pada APBD atau APBN. Sumber pendanaan lain, seperti dari pihak swasta, bisa menjadi solusi agar proyek strategis tetap terlaksana.
Sebagai contoh, pemerintah provinsi saat ini merencanakan pembangunan dermaga untuk kapal cepat di kawasan Senggigi dan Mandalika. Proyek ini sepenuhnya dibiayai pihak swasta, tanpa menggunakan anggaran APBD sama sekali.
Pemerintah daerah tetap berperan dalam perizinan, penyusunan kebijakan, serta desain dan konsep pembangunan. Sementara pihak swasta menanggung seluruh proses realisasi fisik proyek.
Menurut Gubernur Iqbal, model kerja sama ini menunjukkan fleksibilitas dalam menghadapi efisiensi anggaran sekaligus memastikan pembangunan tetap berjalan. Strategi ini juga membuka peluang bagi pihak swasta untuk berinvestasi di NTB.
“Yang penting, pembangunan tidak terhenti meski ada pengurangan anggaran. Kolaborasi antara pemerintah dan swasta memastikan proyek strategis tetap terealisasi,” pungkas Gubernur.
(arul/PorosLombok)
