PorosLombok.com – Kepemimpinan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal bersama Wakil Gubernur Indah Damayanti Putri mencatatkan rekor impresif dengan menekan angka kemiskinan hingga 1,3 persen hanya dalam kurun waktu satu tahun menjabat.
Penurunan progresif ini terlihat dari data kemiskinan yang merosot dari angka 13,68 persen pada 2022 menjadi 11,38 persen pada 2025. Capaian luar biasa tersebut terkonfirmasi secara resmi melalui rilis data sektoral pemerintah daerah pada Jumat (17/4/2026).
Sektor pariwisata menjadi motor utama yang bergerak beriringan dengan perbaikan ekonomi masyarakat bawah. Peningkatan kunjungan wisatawan asing dan domestik memberikan dampak langsung pada pengurangan jumlah penduduk miskin di berbagai wilayah secara masif.
Nilai Tukar Petani (NTP) juga menunjukkan lonjakan signifikan yang menyentuh angka 134,14 di tahun 2025. Peningkatan kesejahteraan di sektor agraria ini melampaui capaian periode-periode pemerintahan daerah sebelumnya dengan selisih yang sangat mencolok.
Jika membandingkan dengan era kepemimpinan sebelumnya, tren penurunan kali ini jauh lebih cepat. Masa jabatan Bang Zul selama lima tahun tercatat hanya mampu menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,9 persen bagi warga di seluruh kabupaten/kota.
Terdapat perbedaan mencolok dengan era TGB yang memerlukan waktu sepuluh tahun untuk menurunkan angka kemiskinan hingga 10 persen. Kini, percepatan ekonomi menjadi fokus utama melalui kebijakan hilirisasi yang jauh lebih agresif di lapangan.
Pemerintah daerah tetap mewaspadai kantong kemiskinan yang masih terpusat di Kabupaten Lombok Timur dengan jumlah individu Desil 1 mencapai 248.056 jiwa. Lombok Tengah menyusul di posisi kedua dengan total 152.394 jiwa.
Hilirisasi Pangan dan Reformasi Manajemen Talenta Birokrasi NTB
Program Desa Transformatif kini telah menjangkau 40 desa dengan sokongan dana awal sebesar Rp47 miliar. Pemerintah memproyeksikan kebutuhan tambahan Rp77,1 miliar untuk menyasar 257 desa lainnya agar lebih berdaya secara ekonomi mandiri.
Langkah strategis diambil dengan mendorong investasi pada hilirisasi pangan guna meningkatkan nilai tambah produk lokal. Selain itu, penguatan sektor ketenagakerjaan dilakukan melalui perlindungan ketat bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Nusa Tenggara Barat.
Skema Zero Cost dan pembiayaan KUR dari Bank NTB Syariah menjadi jaminan perlindungan bagi PMI dari pra hingga pasca penempatan. Hal ini dilakukan untuk memutus rantai kemiskinan bagi pahlawan devisa di tingkat akar rumput.
Pada sisi internal, pemerintah melakukan pembenahan tata kelola keuangan secara serius dengan tren anggaran yang disesuaikan hingga 2026. Fokus utamanya adalah efisiensi belanja agar lebih berdampak pada pembangunan infrastruktur produktif bagi masyarakat.
Provinsi NTB menorehkan sejarah sebagai satu dari tiga provinsi pertama di Indonesia yang menerapkan Manajemen Talenta. Reformasi birokrasi ini menjamin penempatan SDM dilakukan berdasarkan kompetensi murni tanpa ada intervensi politik praktis.
Capaian ekonomi yang diraih saat ini menjadi pondasi kuat bagi stabilitas daerah di masa depan. Kolaborasi antara kepemimpinan yang visioner dan eksekusi program yang tepat sasaran terbukti mampu mengubah wajah kesejahteraan masyarakat NTB secara nyata.
Realisasi indikator makro ekonomi menunjukkan bahwa kebijakan transformasi desa memberikan kontribusi besar pada penguatan daya beli. Pertumbuhan investasi pada sektor-sektor unggulan terus dipacu untuk mempertahankan tren positif yang telah dicapai pemerintah saat ini.
Pembenahan sistem manajemen birokrasi dan keuangan daerah menjadi kunci utama dalam menjaga keberlanjutan penurunan angka kemiskinan. Seluruh program pembangunan diarahkan untuk memberikan dampak jangka panjang bagi penguatan ekonomi rakyat di setiap lini.*
