PorosLombok.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memperkuat sinergi dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia guna mengakselerasi penanganan kemiskinan ekstrem melalui integrasi program pusat dan daerah pada Senin (9/3/2026).

​Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal bertemu langsung Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Jakarta untuk membahas kolaborasi strategis penataan kesejahteraan masyarakat yang lebih komprehensif bagi warga lokal.

​Menteri Sosial yang akrab disapa Gus Men memaparkan berbagai pembenahan mendasar pada sistem data bantuan sosial melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional demi menjamin akurasi distribusi bantuan.

​”Ini arahan langsung Bapak Presiden agar data bantuan sosial benar-benar valid dan tepat sasaran,” ujarnya.

​Gus Men menegaskan bahwa validitas data menjadi kunci utama agar bantuan negara tidak meleset dari sasaran masyarakat yang memang benar-benar berhak menerima manfaat.

​”Jangan sampai masyarakat yang berhak justru tidak menerima bantuan karena data yang tidak akurat,” katanya.

​Pemerintah pusat kini melibatkan Badan Pusat Statistik sebagai wali data nasional guna memperkuat mekanisme validasi data penerima bantuan sosial secara menyeluruh di tingkat nasional.

​”Sekolah Rakyat dirancang sebagai lembaga pendidikan berasrama khusus bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem,” jelasnya.

​Seluruh kebutuhan siswa mulai dari pendidikan hingga layanan kesehatan sepenuhnya ditanggung oleh negara untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui pembinaan karakter yang kuat.

​”Untuk NTB saya sangat antusias dan ingin menjadikannya percontohan nasional dalam penanganan kemiskinan,” tegasnya.

​Kementerian Sosial berkomitmen membangun dua lokasi Kampung Nelayan terpadu di NTB yang dilengkapi fasilitas sosial serta ruang bermain anak yang sangat layak dan aman.

​”Kementerian Sosial juga akan melaksanakan bhakti sosial operasi katarak bagi 500 warga di NTB,” ucapnya.

​Program kesehatan tersebut menyasar masyarakat di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa guna meningkatkan kualitas hidup warga melalui layanan medis yang dapat diakses secara gratis.

​”Saya ingin NTB menjadi model penanganan masalah sosial secara terpadu melalui sinergi yang kuat,” cetusnya.

​Intervensi Strategis Desa Berdaya

​Menanggapi hal tersebut, Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal memaparkan tiga prioritas utama pembangunan daerah yang mencakup pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan, hingga pengembangan sektor pariwisata berkelanjutan.

​”NTB masih memiliki sekitar 106 desa dengan kategori kemiskinan ekstrem yang memerlukan perhatian khusus,” jelas Miq Iqbal.

​Data menunjukkan terdapat hampir 114 ribu kepala keluarga di wilayah tersebut yang masuk dalam kategori miskin ekstrem sehingga membutuhkan intervensi kebijakan yang sangat mendesak.

​”Setiap kepala keluarga miskin ekstrem mendapatkan dukungan sekitar Rp 7 juta untuk usaha produktif,” katanya.

​Pemerintah Provinsi NTB menjalankan program Desa Berdaya yang difokuskan pada pendampingan khusus bagi desa-desa dengan tingkat kemiskinan paling tinggi setiap tahunnya.

​”Hasil produksi warga desa diproyeksikan menjadi pemasok utama program makan bergizi gratis di sekolah,” terangnya.

​Dukungan modal tersebut diarahkan untuk pengembangan unit usaha seperti peternakan ayam petelur maupun budidaya sayuran guna meningkatkan taraf ekonomi keluarga secara mandiri.

​”Dialokasikan juga sekitar Rp 500 juta per desa untuk mengatasi berbagai hambatan struktural,” ujarnya.

​Anggaran level desa itu difokuskan pada perbaikan rumah tidak layak huni serta pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan tani guna mempermudah akses mobilitas ekonomi warga.

​”Idealnya warga yang diintervensi tetap menerima bantuan sosial selama satu tahun masa pendampingan,” jelasnya.

​Langkah ini diambil agar masyarakat memiliki waktu transisi yang cukup untuk benar-benar mandiri secara finansial sebelum akhirnya dinyatakan keluar dari basis data kemiskinan.

​”Kami mendorong penguatan Pusat Kesejahteraan Sosial di desa sebagai tempat pengaduan masyarakat,” katanya.

​Layanan tersebut akan terintegrasi langsung dengan sistem pemerintah guna memastikan setiap keluhan sosial dapat segera direspon dengan cepat oleh instansi terkait di lapangan.

​”Apapun program Kementerian Sosial yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, NTB siap menjadi bagian dari solusi,” pungkasnya.

​Pertemuan ini menandai penguatan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat penanganan kemiskinan ekstrem di wilayah Nusa Tenggara Barat melalui sistem yang terintegrasi.*