close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

Exclusive Content:

Tingkatkan Tali Silaturrahmi, Pemdes Loyok Adakan Acara Halal Bihalal

Lombok Timur, PorosLombok.com | Pemerintah desa Loyok kecamatan Sikur...

Gandeng Disdukcapil, RSUD Selong Launching Program Pepadu Sakti

Lombok Timur, PorosLombok - Penjabat Bupati Lombok Timur H....

Belum Juga Diberikan SK, Sejumlah ASN Pemprov NTB Bingung Mau Ngantor Dimana

Mataram, PorosLombok.com | Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov...

Hak Ketua Kopri PMII Lotim Dirampas di Kongres PMII Ke-XX, Disinyalir Ada Intrik Politik Aktor Tertentu

LOTIM, Poroslombok.com – Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri (Korpri PMII) Cabang Lombok Timur Masa Khidmat 2019-2021, Lina Komalasari mengaku barcode kepesertaan menjelang pemilihan Ketua Umum PB KOPRI PMII masa khidmat 2021-2023 di rampas oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Pasalnya, kongres yang ke XX zona V dimana Lombok Timur menjadi tuan rumah tidak mengakomodir hak-hanya sebagai pemilik hak suara pada kongres kali ini.

“Saya merasa diintimidasi oleh aktor tertentu. Intimidasi yang saya rasakan adalah secara psikologi, tentu merasa terganggu dengan kepentingan aktor tersebut yang menurut saya terlalu jauh untuk mengintervensi kemerdekaan berpikir seorang kader dalam menentukan kandidat PB PMII periode 2021-2023,” Kata Lina kepada awak media.

Dikatakan lebih lanjut, oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut merampas hak pilihnya selaku ketua. Bahkan oknum-oknum tersebut melakukan lobi-lobi politik yang dilakukan oleh aktor tertentu yang kemudian menahan barcode dalam menentukan hak pilih yang sah sesuai dengan hasil pleno Badan Pekerja Kongres (BPK) Ke- XX tahun ini.

Baca Juga :  Bupati Sukiman Resmikan Sentra Kuliner Terara

“Saya tidak diberikan surat rekomendasi oleh ketua cabang PMII Lombok Timur. Hal tersebut berdampak terhadap terganggunya sistem kerja panitia nasional yang tidak berani mengambil keputusan dalam memberikan barcode untuk hak pilih yang sah kepada saya selaku Ketua Kopri Lotim sesuai aturan yang ada,” ujar Lina.

Atas kondisi ini, tentunya preseden buruk yang terjadi dan mengkerdilkan potensi kader yang ada di Prisai Bintang Sembilan khususnya di Lombok Timur.

“Saya merasa prihatin dengan kondisi kongres kali ini, terkhusus di Zona Lima yang melibatkan peserta Kongres PMII dari Provinsi Jawa Timur dan Bali Nusra. Kita selaku tuan rumah namun dipecundangi oleh oknum-oknum yang meraup keuntungan di kongres tahun ini,” geramnya.

Baca Juga :  Gelar Sunat Massal, Rumah Sunat Al Farabi Perkenalkan Teknik Sunat Terbaru, Pertama di NTB

Menurutnya, Panitia Nasional diduga sudah diintimidasi oleh aktor tertentu. Sebab, kalau ditelisik lebih jauh mestinya Panitia Nasional bukan hanya sekedar memperhatikan Surat Rekomendasi Ketua Umum PMII Cabang Lombok Timur. Melainkan harus memperhatikan dan mempertimbangkan syarat-syarat yang lain semisal Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh PB PMII dibawah kepemimpinan Agus Mulyono Herlambang selalu Ketua Umum, dan Sabola Al-Kalamby selaku Sekretaris Jendral yang kebetulan representasi kader PMII Bali Nusra.

Bukan hanya itu, proses penahanan barcode tidak dilandasi dengan alasan organisasi yang jelas. Tetapi, harus dimaknai sebagai intrik politik yang dimainkan oleh aktor tertentu demi memenangkan kandidat tertentu.

Alumnus cumlaude Universitas Hamzanwadi Lombok Timur ini menuturkan, Kongres harus dipahami sebagai ruang pertarungan ide-ide segar dalam menghasilkan kemaslahatan kaderisasi yang jauh lebih baik.

Baca Juga :  Warga Desa Wakan Dihebohkan Dengan Penemuan Mayat di Sawah

“Kongres harus menjadi ruang menguyah ide, bukan ruang menguyah sentimen. Tetapi dalam pantauan saya bahwa, kongres kali ini telah bergeser dari proses dialog gagasan kepada dialog-dialog transaksional untuk menguntungkan aktor tertentu secara politik,” ujarnya.

Lebih jauh, atas persoalan ini pihaknya berjanji akan disikapi secara serìus sesuai dengan amanat Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) serta Peraturan Organisasi (PO) PMII yang diterjemahkan melalui peraturan yang ditetapkan oleh BPK PMII ke-XX yang menjadi acuan bagi setiap peserta penuh Kongres.

“Kongres ini menjadi preseden buruk. Saya akan minta keadilan seadil-adilnya sesuai dengan AD maupaun ART serta PO PMII yang ditetapkan oleh BPK PMII ke XX,” tandasnya (*)

TERPOPULER

advertisement

spot_img
Berita terbaru