close
28.9 C
Jakarta
Rabu, Februari 11, 2026

Lima Komisariat HIMMAH NWDI Lombok Timur Tegaskan Tidak Terlibat Aksi Aliansi Cipayung Plus

Lombok Timur, PorosLombok – Lima Dewan Pimpinan Komisariat (DPK) HIMMAH NWDI Cabang Lombok Timur memberikan pernyataan mengejutkan. Mereka menegaskan tidak akan ikut serta dalam aksi demonstrasi Aliansi Cipayung Plus Jilid II pada Rabu (3/9).

​Selain menolak hadir, mereka juga melarang penggunaan nama maupun logo HIMMAH NWDI dalam aksi tersebut. Pasalnya, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) HIMMAH NWDI Lombok Timur tidak pernah berkoordinasi dengan pihak komisariat sebelum mengambil keputusan.

​Adapun lima komisariat yang menyatakan sikap tersebut antara lain:

  • DPK HIMMAH NWDI Mahad DQH NWDI Pancor
  • DPK HIMMAH NWDI IAI Hamzanwadi Pancor
  • DPK HIMMAH NWDI Fakultas Teknik Universitas Hamzanwadi
  • DPK HIMMAH NWDI Universitas Hamzanwadi
  • DPK HIMMAH NWDI STIT Palapa Nusantara

​Isu Dianggap Sudah Selesai

​Fahrul Syah, perwakilan DPK HIMMAH NWDI Mahad DQH NWDI Pancor, menjelaskan bahwa polemik yang memicu aksi sebenarnya sudah berakhir. Hal ini karena Sekwan DPRD Lombok Timur, H Ahyan, telah menyampaikan klarifikasi dan meminta maaf secara terbuka.

​”Kami menegaskan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan maupun sikap DPC HIMMAH NWDI Lombok Timur. Oleh karena itu, keputusan aksi tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab mereka sendiri,” ujar Fahrul, Rabu (3/9).

​4 Poin Pernyataan Sikap

​Dalam surat klarifikasi resminya, lima komisariat ini menekankan empat poin penting bagi publik:

  1. Tanpa Koordinasi: Pengurus DPC tidak pernah melibatkan atau meminta persetujuan komisariat dalam rencana aksi tersebut.
  2. Tolak Tuntutan: Mereka secara tegas menolak aksi demonstrasi yang menuntut pencopotan Sekwan DPRD Lotim.
  3. Prinsip Organisasi: Para kader berkomitmen penuh menjaga independensi dan garis perjuangan HIMMAH NWDI.
  4. Tanggung Jawab DPC: Segala konsekuensi dari sikap sepihak DPC merupakan tanggung jawab pribadi pengurus cabang, bukan komisariat.

​Sebagai penutup, Fahrul menambahkan bahwa surat ini bertujuan untuk menjaga marwah organisasi. Langkah ini juga menjadi tanggung jawab moral agar tidak muncul kesalahpahaman di masa depan.

​(Poroslombok)

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

TERBARU

TERPOPULER

PILIHAN EDITOR