(PorosLombok com) – Kota Mataram kembali dilanda banjir. Hujan deras sejak Minggu malam mengakibatkan sejumlah kawasan tergenang.
Rumah warga terendam, jembatan rusak, hingga fasilitas umum tak bisa difungsikan.
Menanggapi kondisi darurat tersebut, Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal langsung membentuk Posko Banjir di Pendopo.
Langkah ini diambil untuk memastikan penanganan cepat dan terkoordinasi, serta mengantisipasi banjir susulan.
Namun, langkah cepat dari eksekutif tak sejalan dengan respons para anggota DPRD Provinsi NTB, khususnya dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Mataram.
Salah satu anggota DPRD Provinsi NTB, Muzihir, saat dikonfirmasi mengaku belum mengetahui kondisi banjir karena sedang tidak berada di daerah. Ia pun menolak memberi pernyataan lebih jauh.
“Saya masih di luar kota. Besok saja kita ketemu ya. Kalau sekarang saya belum berani ngomong karena saya belum lihat,” kata Muzihir singkat, Senin (7/7).
Dua rekannya sesama anggota DPRD dari Dapil Kota Mataram, yakni Made Slamet dan Didi Sumardi, juga belum memberikan respons. Upaya konfirmasi redaksi belum membuahkan hasil hingga berita ini diturunkan.
Sebagai informasi, berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB melalui surat resmi bernomor 300.2/BPBD.NTB/2025.
Hujan turun sejak pukul 14.00 WITA dengan intensitas sedang hingga lebat. Dua jam berselang, air sungai mulai meluap dan banjir menerjang permukiman.
Wilayah terdampak tersebar di Kecamatan Sandubaya, Mataram, dan Cakranegara. Beberapa kelurahan yang dilaporkan tergenang antara lain Swete, Kekalik Gerisak, Pagutan Permai, Bertais, Majeluk, dan Gomong. Proses pendataan masih terus berlangsung.
Selain merendam rumah, banjir juga menyebabkan pohon tumbang di Dasan Agung, tepatnya di depan Kantor Inspektorat.
Arus yang deras bahkan menyeret satu unit mobil hingga ke luar jalur. Situasi ini langsung mendapat perhatian serius dari BPBD Provinsi NTB.
Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD NTB bersama BPBD Kota Mataram, TNI/Polri, dan relawan langsung diterjunkan ke lokasi.
Mereka melakukan evakuasi, asesmen, dan koordinasi cepat di lapangan. Aparatur kecamatan dan kelurahan ikut terlibat dalam upaya penanganan.
(arul/PorosLombok)
