Lombok Barat, PorosLombok.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kini benar-benar serius menegakkan sistem meritokrasi di tubuh birokrasi. Tak ada lagi ruang untuk ASN bermalas-malasan atau jabatan yang diatur berdasarkan titipan.
Langkah besar ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si, dalam acara Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Hotel Merumata Senggigi, Kamis (16/1).
Miq Gite, sapaan akrab Sekda NTB, mengibaratkan meritokrasi sebagai “jalan tol” menuju birokrasi yang bersih dan berdaya saing. Sistem ini tidak hanya menghapus senioritas dan politisasi jabatan, tetapi juga mendorong ASN kompeten untuk tampil sebagai tulang punggung pembangunan daerah.
“Ini bukan sekadar aturan di atas kertas. Meritokrasi adalah revolusi birokrasi untuk memastikan yang kompeten maju, yang malas tersisih. Kita ingin membangun pemerintahan yang dipercaya publik, bukan tempat aman bagi penghangat kursi,” tegas Miq Gite.
Pernyataan senada datang dari Kepala BKN RI, Prof. Zudan Arif Fakrulloh. Ia menegaskan bahwa meritokrasi adalah syarat mutlak untuk menciptakan ASN yang inovatif dan responsif terhadap tantangan zaman.
“ASN bukan hanya tukang stempel atau pelaksana administrasi. Mereka adalah agen perubahan. Kalau sistem merit tidak diterapkan, maka sulit membangun birokrasi kelas dunia,” ujar Zudan dalam diskusi itu.
Zudan menekankan bahwa keberhasilan sistem merit ditentukan oleh komitmen kepala daerah. Ia juga mengingatkan, budaya lama yang masih mementingkan hubungan personal ketimbang kompetensi harus segera ditinggalkan.
Di balik optimisme itu, penerapan meritokrasi juga menghadapi tantangan besar. Budaya birokrasi lama yang mengandalkan koneksi dan senioritas masih mengakar kuat. Namun, Pemprov NTB bersikukuh untuk menuntaskan reformasi ini, dengan dukungan penuh dari BKN.
Langkah ini sekaligus menjadi komitmen NTB dalam mendukung visi Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN) 2025-2045. Dengan meritokrasi sebagai pondasi, NTB diharapkan mampu menjadi percontohan daerah lain dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan transparan.
“Tidak ada ruang untuk kompromi. Meritokrasi adalah kunci untuk membangun pemerintahan yang tidak hanya bersih, tetapi juga berdaya saing di tingkat global,” pungkas Miq Gite.
Satu yang pasti, era ASN malas dan jabatan titipan sudah berada di ujung tanduk. Di bawah panji meritokrasi, birokrasi NTB sedang bergerak menuju transformasi yang sesungguhnya.
Arul | PorosLombok
