(PorosLombok) – Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6 berencana mengajukan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB periode 2018–2023, Dr. H Zulkieflimansyah dan Hj Sitti Rohmi Djalilah, sebagai kandidat penerima Nobel Perdamaian.
Langkah ini merupakan bagian dari kolaborasi Mi6 dengan anggota DPR RI, sejumlah guru besar, serta mitra lembaga swadaya masyarakat internasional di Indonesia, untuk membentuk jalur pencalonan resmi sebelum batas waktu 31 Januari tahun depan.
“Duet kepemimpinan Doktor Zul dan Ummi Rohmi adalah cahaya dari pelosok Indonesia yang layak dipersembahkan kepada dunia,” ujar Direktur Mi6, Bambang Mei Finarwanto, di Mataram, Senin (9/6).
Aktivis senior NTB yang akrab disapa Didu itu menyebut Zul-Rohmi memimpin dengan nilai demokrasi, perdamaian, dan kemanusiaan di wilayah yang rawan konflik dan kaya keberagaman.
“Zul-Rohmi memimpin NTB dengan empati, integritas, dan semangat inklusif. Mereka menyelesaikan konflik lewat dialog dan merespons krisis kemanusiaan dengan kepedulian nyata. Itu esensi Nobel Perdamaian,” tegasnya.
Menurut Didu, kepemimpinan Zul-Rohmi bukan hanya administratif, tetapi penuh sentuhan humanis. Mereka dinilai berhasil menjaga kerukunan antarumat beragama, merawat ruang demokrasi, serta mendorong partisipasi masyarakat lewat musyawarah warga, forum adat, hingga pelibatan ormas.
“Selama lima tahun, mereka membuka ruang kritik, tidak anti-perbedaan, dan selalu hadir di tengah rakyat ketika krisis datang, seperti saat gempa 2018,” ujarnya.
Didu juga menyoroti pendekatan Zul-Rohmi dalam penanganan pengungsi, pendidikan, UMKM, hingga layanan kesehatan berbasis empati.
“Zul-Rohmi bukan pemimpin dari menara gading. Mereka turun langsung, bukan hanya saat kamera menyala,” celetuk Didu.
Ia menambahkan, Dr. Zul yang bergelar Ph.D. dari University of Strathclyde, Inggris, memilih mengabdi di daerah, dan berhasil menjalin kemitraan global di bidang pendidikan, kesehatan, dan lingkungan.
Soal layak atau tidaknya tokoh daerah diajukan ke Nobel? Didu menyebut itu sudah ada presedennya.
“Abdon Nababan dari Tapanuli pernah masuk nominasi Nobel 2017. Tri Mumpuni dari IBEC juga dinominasikan atas dedikasi mikrohidro untuk desa terpencil. Bahkan Maria Ressa, jurnalis Filipina, mendapat Nobel bukan karena jabatan tinggi, tapi keberanian membela kebebasan pers,” papar mantan Eksekutif Daerah Walhi NTB dua periode itu.
Bagi Didu, esensi Nobel bukan soal pangkat, tapi soal pengaruh dan keberanian moral.
“Zul-Rohmi telah menolak kekerasan, merawat toleransi, dan memimpin dengan hati. Mereka mungkin tidak memakai seragam dunia, tapi kepemimpinannya sudah mencetak jejak global,” pungkas Didu.
(*/porosLombok)
