PorosLombok.com – Panitia Seleksi (Pansel) Pemerintah Provinsi NTB memfasilitasi 168 peserta untuk menjalani proses pengambilan data melalui Computer Assisted Test (CAT) yang digelar oleh tim Assessment Center Mahkamah Agung (MA).

​Kepala BKD NTB Tri Budi Prayitno mengungkapkan bahwa sebagian peserta tidak diwajibkan melakukan uji ulang karena telah memiliki hasil penilaian dari lembaga yang sama pada periode seleksi sebelumnya.

​“Ada sekitar 14 orang yang tidak perlu mengikuti pengambilan data profiling assessment oleh tim yang sama,” katanya.Selasa (03/03).

​Pria yang akrab disapa Yiyit ini menjelaskan bahwa masa berlaku hasil uji kompetensi tersebut mencapai tiga tahun sehingga peserta yang ikut pada Agustus 2025 tetap bisa menggunakan nilai lama mereka.

​“Berdasarkan ketentuan, apabila kegiatan dilakukan oleh tim yang sama dan belum melewati batas waktu tiga tahun, maka hasilnya masih bisa digunakan,” jelasnya.

​Yiyit menegaskan tidak ada pemberlakuan sistem gugur dalam tahapan wawancara yang telah lewat, sehingga seluruh peserta diberikan kesempatan yang sama untuk mengikuti rangkaian uji profil di Jakarta.

​“Tidak ada sistem gugur di wawancara. Jadi, seluruh mereka yang ikut wawancara itu ikut juga di assessment ini, kecuali mereka yang sudah pernah ikut di bulan Agustus,” ujarnya.

​Langkah strategis ini diambil sebagai bagian dari evaluasi mendalam terhadap kompetensi aparatur guna mengisi kekosongan jabatan yang muncul akibat kebijakan perampingan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).

​“Kalau posisi jabatannya sudah tidak ada, kotak jabatannya sudah tidak ada, lalu seperti apa caranya? Kan ada pemangkasan, misalkan Eselon III dari 100 orang dipangkas jadi 50 orang,” jelasnya.

​Penataan personel ini diprediksi akan terus dinamis mengingat terdapat belasan pejabat pada level eselon tiga dan empat yang segera memasuki masa purna tugas atau beralih menjadi tenaga fungsional.

​“InsyaAllah dalam beberapa bulan ini ada yang pensiun pada Eselon III dan IV. Jadi itu menjadi peluang untuk pengisian kembali melalui mekanisme evaluasi yang sedang berjalan,” katanya.

​Proses seleksi dan penataan birokrasi ini dipastikan berjalan secara berkelanjutan guna memastikan setiap posisi jabatan diisi oleh figur yang memiliki kualifikasi serta rekam jejak yang sesuai dengan kebutuhan daerah.

​”Penataan ini terus berjalan, tidak bisa dalam satu periode ini selesai semua, akan ada lagi dan ada lagi,” tutupnya.*