(Lombok Timur, PorosLombok.com) – Pemerintah Daerah (Pemda) Lombok Timur, di bawah kepemimpinan Penjabat Bupati Drs. HM Juaini Taofik, M.AP, tengah berada dalam dilema terkait penanganan pertambangan galian C yang tidak sesuai prosedur.
Juaini Taofik menyatakan bahwa masih ada penambang yang mencuci pasir dengan cara yang salah, yang menimbulkan keresahan di masyarakat.
Kendala besar yang dihadapi Pemda adalah keterbatasan kewenangan. Izin pertambangan dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan provinsi, sehingga Pemda tidak dapat bertindak secara mandiri untuk menghentikan pelanggaran tersebut. “Kami tidak bisa langsung menuntaskan semua persoalan ini sendiri,” ujar Juaini Taofik. Kemarin saat menerima Masa aksi (30/09).
Merespons tekanan masyarakat, Pemda menyambut baik rencana rapat koordinasi yang akan digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) pada Kamis dan Jumat mendatang. Rapat ini bertujuan untuk mempertemukan semua pihak terkait dan mencari solusi atas masalah pertambangan di Lombok Timur.
Juaini Taofik berharap rapat tersebut dapat menjadi langkah awal dalam mengatasi masalah yang ada. “Kami berharap melalui rapat ini, kita bisa menemukan solusi yang tepat. Meskipun demikian, kami menyadari perubahan tidak bisa terjadi secara instan,” ungkapnya.
Dilema ini menempatkan Pemda Lombok Timur dalam posisi sulit, antara memenuhi ekspektasi masyarakat dan menghadapi batasan kewenangan yang ada. “Kami berkomitmen untuk terus berupaya memperbaiki kondisi, meski perubahan tidak bisa secepat yang diharapkan,” tegas Juaini Taofik.
Pemda mengakui bahwa mereka tidak bisa mengubah situasi secepat yang diinginkan masyarakat. Namun, mereka berjanji akan melakukan yang terbaik untuk memperbaiki keadaan secara bertahap. “Kami tidak bisa seperti pesulap, mengubah sesuatu dari tidak baik menjadi baik dalam sekejap,” tambahnya.
Dalam menghadapi situasi ini, Pemda berharap masyarakat dapat bersabar dan memberikan dukungan terhadap upaya yang sedang dilakukan. Kerjasama dan pengertian dari masyarakat sangat penting untuk menciptakan lingkungan pertambangan yang lebih baik dan berkelanjutan di Lombok Timur.
Juaini Taofik menekankan pentingnya koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan bahwa kegiatan pertambangan di Lombok Timur bisa berjalan sesuai aturan dan tidak merugikan masyarakat. “Kami berharap rapat koordinasi nanti akan membawa perubahan positif bagi semua pihak,” tutupnya.
(Arul/PorosLombok)
