PorosLombok.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat kolaborasi membangun daerah menyusul penetapan Sekretaris Daerah (Sekda) definitif berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia pada Sabtu (11/04/2026).

​Langkah ini menjadi bagian krusial dalam penguatan tata kelola pemerintahan pascapelantikan pejabat tertinggi birokrasi tersebut. Semua pihak diminta menyikapi formasi baru ini secara konstruktif demi stabilitas dan keberlanjutan program strategis wilayah.

​“Mari kita dukung Pak Sekda Abul Chair dengan seluruh kapasitas dan kemampuan yang beliau miliki untuk membangun rumah besar NTB,” ujar Juru Bicara Pemprov NTB, Ahsanul Khalik.

​Pria yang akrab disapa Aka ini menilai dinamika pendapat di tengah publik merupakan hal lumrah dalam iklim demokrasi. Ia memandang dukungan maupun kritik memiliki posisi setara sebagai instrumen kontrol publik terhadap kebijakan yang diambil pemerintah.

​Ahsanul Khalik menegaskan bahwa pemerintah sangat menghargai setiap pandangan masyarakat sebagai bentuk partisipasi aktif. Hal tersebut dianggap vital guna memastikan arah pembangunan daerah tetap berada pada jalur yang benar dan sesuai aturan berlaku.

​Kehadiran sosok definitif di kursi Sekda menjawab desakan publik yang menginginkan kepastian kepemimpinan di level birokrasi. Jabatan ini sangat strategis untuk memperkuat konsolidasi internal bersama seluruh kepala perangkat daerah dalam mengejar target kerja.

​Momentum Percepatan Pembangunan dan Konsolidasi Birokrasi NTB

​Momentum ini harus dimanfaatkan untuk mempercepat realisasi program pembangunan yang sempat tertunda karena kendala administrasi. Dengan kewenangan penuh yang melekat, eksekusi kebijakan di lapangan kini dapat dilakukan secara lebih terarah serta terukur.

​“Mesin birokrasi kita kini telah lengkap sehingga saatnya bergerak cepat menghadirkan hasil nyata bagi masyarakat,” jelas Ahsanul Khalik.

​Struktur kepemimpinan yang sudah utuh memberikan energi baru bagi jajaran aparatur sipil negara untuk bekerja lebih efektif. Fokus utama saat ini adalah mensinkronkan langkah antarinstansi agar tidak terjadi tumpang tindih fungsi dalam pelayanan publik.

​Aka juga mengajak masyarakat menjaga semangat kebersamaan dan menjadikan perbedaan perspektif sebagai modal sosial yang positif. Kepentingan daerah harus diletakkan di atas segala ego kelompok demi mewujudkan kesejahteraan yang merata di seluruh kabupaten/kota.

​“Perbedaan harus menjadi kekuatan saling melengkapi karena NTB adalah milik bersama yang perlu kita jaga,” katanya.

​Pemprov NTB secara terbuka memberikan ruang bagi warga untuk terus mengawal dan memberikan masukan terhadap jalannya pemerintahan. Keterbukaan informasi publik menjadi komitmen utama guna menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel di masa depan.

​“Kami mengajak masyarakat bersama-sama mengawal pembangunan karena setiap masukan sangat penting bagi kemajuan kita semua,” pungkasnya.*