Lombok Timur, PorosLombok.com – Penjabat (Pj) Bupati Lombok Timur HM Juaini Taofik terus bergerak cepat dalam mempercepat penanganan bencana alam hidrometeorologi yang terjadi di wilayahnya.
Ia pun langsung berkoordinasi dengan Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada Pilkada 2024, Hairul Warisin dan Edwin Hadiwijaya, guna memastikan kerusakan akibat bencana dapat segera ditangani dengan baik pasca dilantiknya pasangan tersebut pada Februari 2025.
“Perbaikan seperti jembatan, bangunan, dan pengerukan sungai yang terdampak bencana akan diselesaikan pada Desember 2024 ini. Hasil inventarisir sudah kami konsultasikan dengan Bupati terpilih,” ujar Pj Bupati Juaini Taofik, Rabu (18/12).
Koordinasi yang dilakukan bertujuan untuk memastikan tidak ada masalah terkait perbaikan infrastruktur setelah masa transisi. Mengingat pada Januari 2025, Pj Bupati akan melepas seluruh program pembangunan karena masa transisi yang melarang pembangunan.
Sementara itu, Pj Bupati menegaskan bahwa upaya percepatan perbaikan infrastruktur sudah mendapatkan lampu hijau dari Bupati terpilih. Beberapa bangunan yang rusak pun diprioritaskan untuk segera diperbaiki, agar anggaran yang dibutuhkan tidak semakin membengkak di masa depan.
“Jika tidak segera diperbaiki, anggaran yang dibutuhkan bisa lebih besar lagi,” kata Pj Bupati.
Dari hasil koordinasi tersebut, ada kelonggaran terkait penganggaran. Pekerjaan fisik bisa dilakukan pada 2024, namun pembayarannya baru bisa dilakukan pada 2025.
“Alhamdulillah, Bupati terpilih memberikan kelonggaran, silakan kerjakan dulu, pembayaran baru nanti di 2025. Kalau terlambat, dampaknya bisa fatal, seperti normalisasi sungai yang harus segera dilakukan,” tambahnya.
Saat ini, berdasarkan inventarisasi, tercatat ada tiga saluran irigasi yang perlu dikeruk, serta beberapa bangunan yang rusak. Penanganan akan dilakukan secara stimulan dengan pembahasan anggaran bersama DAPD dan OPD terkait seperti BBPPBD, PUPR, PERKIM, dan DLH.
“Kami sudah mendapatkan lampu hijau dari Bupati terpilih untuk segera bekerja,” ujar Juaini Taofik.
Ketua DPRD Lombok Timur, Muhammad Yusri, juga mengingatkan agar penanganan bencana segera diselesaikan. Menurutnya, ini adalah prioritas yang harus segera tuntas agar masalah tersebut tidak berkembang menjadi masalah baru.
“Ini sifatnya urgent, harus segera diselesaikan agar tidak menjadi masalah baru di kemudian hari. Karena saat ini masih musim penghujan, kami harus segera melakukan rehabilitasi dan melanjutkan pembangunan,” tegasnya.
Kepala Pelaksana BPBD Lombok Timur, Muliadi, menambahkan bahwa untuk penanganan infrastruktur yang rusak akibat bencana alam, dibutuhkan anggaran sebesar Rp2 miliar lebih. Namun, dana tersebut hanya untuk penanganan darurat, bukan perbaikan permanen.
“Untuk perbaikan darurat, kami butuh anggaran sekitar Rp2 miliar lebih. Ini bukan untuk perbaikan permanen, melainkan untuk penanganan sementara saja,” jelas Muliadi.
Sejak awal Desember, BPBD mencatat puluhan kasus bencana, termasuk banjir, longsor, dan kerusakan infrastruktur. Setiap kejadian, BPBD langsung turun ke lapangan untuk melakukan penanganan dan pendataan.
“Banjir dan kerusakan lainnya akibat hujan deras memang cukup banyak. Kami langsung tangani dengan cepat,” ungkap Muliadi.
Terkait irigasi yang rusak dan menyebabkan banjir, pihaknya sudah berkoordinasi dengan BWS Provinsi untuk segera melakukan perbaikan. Pengerukan dan pembersihan sampah dari saluran irigasi sudah dilakukan untuk mencegah banjir yang lebih parah.
“Kami akan terus mitigasi tumpukan sampah di irigasi agar banjir tidak terjadi lagi dan tidak ada korban jiwa,” tutup Muliadi.(*)
