Mataram, PorosLombok – Inspektur Provinsi NTB sekaligus Plt Kepala Dinas PUPR Perkim, Budi Herman, memastikan bahwa transisi kepemimpinan tidak mengganggu ritme pembangunan daerah.

Pihaknya kini memprioritaskan sinkronisasi sumber daya manusia dan pergeseran anggaran guna menjaga stabilitas kinerja organisasi.

​Budi menilai ketiadaan pejabat definitif bukan menjadi alasan bagi mandeknya program kerja di lapangan. Instansi tersebut tetap menempuh langkah paralel melalui pematangan konsep agar seluruh agenda tetap berada pada jalurnya.

​”Nggak menghambat, karena belum ada definitifnya kita sambil paralel jalan perencanaan,” katanya.Selasa (10/02/2026).

​Ia menjelaskan bahwa skema kerja simultan ini memicu percepatan eksekusi segera setelah pemerintah menetapkan keputusan administratif tingkat pimpinan. Langkah tersebut sangat krusial untuk mencegah kekosongan aktivitas fisik di tengah tahun anggaran yang terus berjalan.

​”Nanti kalau sudah diputuskan kan bisa saja langsung jalan,” jelasnya.

​Budi menyatakan keyakinan penuh bahwa kalender kerja tetap terjaga meski muncul keraguan publik mengenai potensi keterlambatan proyek. Ia mendasarkan optimisme tersebut pada kesiapan dokumen teknis yang sudah tim persiapkan sejak jauh hari.

​”Nggak, yakin lho,” tegasnya.

​Pihak dinas memiliki penilaian berbeda meski pengamat melontarkan analisis risiko keterlambatan karena waktu sudah memasuki bulan Februari. Budi mengklaim matangnya perencanaan menjadi benteng utama dalam mengawal setiap progres pembangunan di Nusa Tenggara Barat.

​”Lah itu kan analisanya sampeyan bukan saya, kalau saya optimis toh karena perencanaannya sudah matang,” tambahnya.

​Terkait kepastian pejabat definitif, Budi mengibaratkan situasi ini dengan fenomena hilal yang masih memerlukan proses observasi lebih lanjut. Penataan struktur ini akan melengkapi kesiapan teknis yang saat ini sudah berada pada tahap final.

(PorosLombok)