Mataram, Poros Lombok — Sosok dr. H. Mawardi Hamri genap sepuluh tahun menghilang tanpa rimbun kabar sejak kepergian misteriusnya pada 23 Maret 2016 silam. Mantan Direktur Rumah Sakit Umum Provinsi tersebut seolah lenyap ditelan bumi, sementara otoritas daerah terus membisu seiring berjalannya waktu.
”Publik tentu tidak ingin melihat Pemprov NTB sebagai entitas yang hanya cakap saat mengangkat pejabat, tetapi mendadak lupa ketika figur itu hilang,” kata Direktur Mi6, Bambang Mei Finarwanto, Rabu (11/2/2026).
Pria yang akrab dengan sapaan Didu ini menilai dedikasi seorang abdi negara tidak boleh karam dalam kesunyian birokrasi yang menyesakkan. Catatan kronologi menunjukkan sang dokter meninggalkan kediamannya di Mataram dengan pakaian rapi serta membawa tas kerja sebelum hilang kontak.
”Selebihnya, pihak berwenang hanya menyuguhi masyarakat keheningan panjang tanpa ada pembaruan informasi yang berarti,” jelasnya.
Rekam Jejak Sang Dokter
Aparat penegak hukum dan pihak keluarga sebenarnya telah mengupayakan berbagai pencarian, termasuk menyiapkan sayembara bernilai ratusan juta rupiah. Namun, waktu yang terus bergulir perlahan mengikis perhatian institusi seolah-olah kasus besar ini telah menguap dari ingatan kolektif.
”Beliau bukan figur anonim, melainkan seorang ASN yang meniti karier dari pelayanan medis bawah hingga menduduki jabatan eselon II,” tegasnya.
Selama memimpin rumah sakit rujukan utama di Bumi Gora, Mawardi memegang peranan krusial dalam mengelola sumber daya manusia kesehatan. Didu menyebut posisi strategis tersebut merupakan bukti nyata dari besarnya kepercayaan pimpinan daerah terhadap kapasitas intelektual serta integritasnya.
”Hanya dokter dengan pengabdian panjang dan rekam jejak mumpuni yang mampu mencapai level manajerial setinggi itu,” jelasnya.
Kritik Atas Sikap Diam Pemerintah
Ironisnya, pemerintah provinsi seolah-olah ikut mengubur ingatan institusi bersamaan dengan hilangnya sang dokter secara fisik dari radar publik. Kontras sikap ini terlihat jelas saat membandingkan kemeriahan seremoni pelantikan jabatan di masa lalu dengan kesunyian otoritas saat ini.
”Pemerintah Provinsi tampil penuh seremoni saat pengangkatan, tapi mereka mendadak senyap ketika yang bersangkutan menghilang,” ujarnya.
Mi6 memandang peristiwa ini sebagai masalah institusional yang menyangkut tanggung jawab negara terhadap keselamatan para aparaturnya. Pihaknya menekankan bahwa status Mawardi sebagai pegawai aktif menuntut adanya perhatian moral yang lebih besar dari organisasi pemerintahan.
”Hilangnya beliau mencerminkan lenyapnya satu bagian penting dari sistem pemerintahan daerah kita,” tegasnya.
Dorongan Apresiasi Simbolis
Hingga kini, otoritas terkait belum juga menelurkan kebijakan khusus atau langkah simbolis guna menghormati dedikasi kesehatan yang telah Mawardi berikan. Padahal, pemerintah daerah biasanya sangat responsif dalam memberikan apresiasi bagi pegawai yang memasuki masa purna tugas atau meninggal dunia.
”Kami melihat ada kekosongan sikap yang nyata, seolah tidak ada penanda bahwa negara masih mengingat pengabdiannya,” katanya.
Didu mendorong Gubernur agar segera mengambil tindakan konkret melalui pemberian piagam penghargaan atau penyematan gelar tokoh pengabdian kesehatan. Langkah berani ini bertujuan memutus mata rantai spekulasi liar yang berkembang di tengah masyarakat selama sepuluh tahun terakhir.
”Penghargaan ini fokus pada jasa masa lalu, sehingga pemerintah tidak perlu menunggu kepastian hukum mengenai status keberadaannya,” jelasnya.
Menghidupkan Ingatan Publik
Opsi lain yang muncul adalah mengabadikan nama Mawardi pada fasilitas publik atau ruang pertemuan di lingkungan RSUD Provinsi NTB. Pemasangan prasasti sederhana di pusat layanan kesehatan akan menjadi bentuk pengakuan negara yang sangat bermakna bagi keluarga dan publik.
”Langkah tersebut akan memastikan masyarakat tetap mengenang jasa sang dokter sebagai pejuang kesehatan daerah,” ujarnya.
Sikap diam yang terlalu lama dari Pemprov NTB berpotensi merusak nilai penghormatan terhadap seluruh aparatur sipil negara di wilayah tersebut. Mi6 berharap aparat penegak hukum juga bersikap transparan mengenai kendala teknis yang menghambat proses penyelidikan selama satu dekade ini.
”Keheningan yang berlarut-larut hanya akan melahirkan ketidakpercayaan publik terhadap akuntabilitas negara dalam melindungi warganya,” pungkasnya.
(Poros Lombok)
