(PorosLombok.com) – Jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) NTB dipastikan lowong setelah Lalu Gita Ariadi dialihtugaskan menjadi dosen di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
Perpindahan ini tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan Nomor 00022/KEP/AU/12008/2025. Dalam surat tersebut, Gita ditetapkan sebagai ASN Kemendagri dan menjabat sebagai dosen lektor IPDN, terhitung sejak 1 Juni 2025.
Kepala BKD NTB, Tri Budiprayitno, mengungkapkan bahwa pihaknya belum menerima SK tersebut secara resmi, baik dalam bentuk fisik maupun digital.
“Kami baru tahu dari media. Suratnya belum sampai ke kami, termasuk ke Pak Gubernur,” kata Tri, Senin (9/6).
Tri menjelaskan, dirinya sudah berinisiatif mengecek surel pribadi Gubernur NTB untuk memastikan apakah dokumen tersebut mungkin dikirimkan secara elektronik.
“Saya juga sudah izin cek email Pak Gubernur, tapi tidak ada. Di email saya pun belum ada,” tambahnya.
Pemprov NTB juga belum mendapatkan kejelasan dari BKN maupun Kemendagri terkait status surat tersebut. Bahkan, Gita Ariadi sendiri dikabarkan belum menerima salinan resminya.
Saat ini, Pemprov memilih menunggu kepastian administratif sebelum mengambil langkah pengisian jabatan Sekda secara formal.
“Kalau suratnya sudah resmi diterima dan Mia Gita benar-benar aktif sebagai dosen IPDN, maka Plt Sekda akan segera ditunjuk,” ujar Tri.
Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Sekda akan dilakukan agar tidak terjadi kekosongan dalam roda pemerintahan. Sosok pengganti sementara akan diambil dari jajaran pejabat eselon II.
“Yang ditunjuk nanti tentu pejabat yang punya pengalaman dan kapasitas,” ucapnya.
Setelah Plt ditetapkan, tahapan selanjutnya adalah pengusulan nama-nama calon Penjabat (Pj) Sekda ke Kemendagri. Pemprov juga menyiapkan proses seleksi terbuka untuk mengisi jabatan Sekda secara definitif.
Tri memperkirakan proses ini akan berlangsung dalam waktu dekat, menyesuaikan dengan respons dari pusat.
“Saya menduga Pak Gubernur akan segera minta kami gelar seleksi terbuka,” tandasnya.
Lalu Gita Ariadi sendiri dikenal sebagai birokrat kawakan di NTB. Kepindahannya ke IPDN menjadi momen transisi penting bagi Pemprov dalam menyusun ulang struktur pimpinan birokrasi daerah.
(*/PorosLombok)
