LOTIM – PorosLombok.com | Sekjen Gerakan Pembumian Pancasila (GPP) Lombok Timur, Erwin Afandi, ikut tergelitik atas pernyataan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) NTB Ahsanul Khalik dalam sebuah acara Halal Bihalal, baru-baru ini.
Menurut dia, diksi yang dipilih Ahsanul membangun narasi seakan-akan yang paling pantas menjadi gubernur ialah incumbent/petahana.
Erwin menilai, pernyataan Ahsanul itu juga membangun sebuah narasi seolah orang Sasak belum ada yang pas untuk dipilih menjadi Gubernur pada Pilgub 2024 mendatang.
Bukan itu saja, Erwin juga menterjemahkan ucapan sang Kadis terksesan mendiskreditkan orang luar NTB yang ingin menjadi gubernur sebagai sebuah mimpi.
“Apalagi orang luar NTB, seakan dianggap sedang bermimpi saja menjadi gubernur,” kata Erwin melalui keterangan tertulis yang diterima redaksi poroslombok, Kamis (11/5/23).
Erwin Afandi juga menilai narasi yang disampaikan Ahsanul terkesan merendahkan orang Sasak.
“Selain itu, terkesan menghina orang luar NTB, bahkan mengadu domba antara mayoritas Sasak dengan luar NTB,” kesan Erwin.
Menurut dia, saat ini iklim politik terbelah isu-isu identitas yang dieksploitasi di luar batas kewajaran untuk kepentingan elektoral.
Meskipun Ahsanul sudah meminta maaf atas pernyataannya, ujar dia lagi, akan tetapi dia menilai yang bersangkutan (Ahsanul-red), salah secara etik.
“Yang bersangkutan birokrat aktif. Seharusnya menjaga diri dengan kegiatan politik praktis yang secara aturan dilarang,” tegasnya.
Saat yang sama, Erwin ikut menanggapi Issue terhangat di Lombok timur, terkait banyaknya pendapat mengenai usulan Penjabat Bupati Lombok Timur pada September 2023 mendatang.
Hal tersebut menyusul akan berakhirnya masa bakti Bupati dan Wakil Bupati (Sukiman-Rumaksi) pada bulan tersebut, yang tentu kekosongan jabatan itu akan diisi oleh Penjabat sementara.
Menurut pandangan dia, banyak putra putri terbaik dari Lombok Timur khususnya yang mampu untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut, baik pejabat asli Lotim yang berada di Lingkup Pemda Lombok Timur maupun yang sedang berada di lingkup Pemprov.
“Sebut saja Sekda Lotim HM. Juaini Taofik, Kadis Perdagangan L. Dami Ahyani, Kadis Sosial NTB H. Ahsanul Khalik, mantan Sekwan NTB H. Azhari dan lain-lainnya,” sebut dia.
Akan tetapi, terang Erwin, siapapun nanti yang akan diusulkan dan yang akan dipilih oleh Kemendagri, maka diharapkan Penjabat Bupati tersebut mampu melakukan kesinambungan Program yang ditinggalkan H. Sukiman Azmy.
Selain itu, Penjabat tersebut diharapkan pula mampu menjaga kondusifitas daerah karena akan memasuki pemilu serentak.
“Jangan nanti Penjabat Bupati ikut berpolitik praktis dan mendukung salah satu partai politik, bahkan mendukung kader partai politik dalam Pileg 2024 nanti,” harapnya.
Di lain sisi, dirinya juga berharap Penjabat Bupati nanti dapat melakukan dan menjaga para kepala OPD agar bisa netral di pemilu yang akan datang, agar tidak menimbulkan protes serta konflik di masyarakat.
Hal demikian diutarakan Erwin, karena beberapa minggu trakhir ini sedang ramai diperbincangkan adanya kepala OPD yang dicurigai ikut berpolitik praktis, karena anaknya ikut sebagai kontestan pada Pileg 2024 mendatang.
“Kami dari Gerakan Pembumian Pancasila Lombok Timur mengharapkan pesta demokrasi 2024 mendatang agar berjalan lancar, aman, jujur dan adil serta tidak ada diskriminasi serta eksodus para ASN untuk memilih caleg dari salah satu partai tertentu,” harapnya memungkasi
Editor: anas
