MATARAM | Sekretaris Wilayah (Sekwil) Pemuda Pancasila Erwin Affandi Endus dugaan pemukaan Jahat di Dinas pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB terkait dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pokok Pikiran (Pokir) 2024.
Diungkapkannya, Pengadaan Dana DAK dan POKIR 2024, DIKBUD NTB di melakukan penggiringan oleh oknum dan PPK yang ada di Dinas yang menaungi SMK tersebut. Sehingga ini terkesan bahwa Dikbud NTB tidak belajar dari masalah DAK 2023 yg sampai saat ini menjadi atensi Kejaksaan.
“di DIKBUD NTB banyak sarang penyamun, ada juga intervensi dari orang luar yang bukan pejabat di sana. Saya akan membongkar skenario mereka kapan mereka ketemu, dimana, dan perusahaan yang digunakan juga ujarnya, Rabu (19/06).
Maka dari ia meminta, PJ. Gubernur NTB harus melakukan evaluasi menyeluruh di Dikbud NTB mulai dari Kepala Dinas, Kabid dan PPK, agar mereka bekerja dengan Baik, fokus mengurus pendidikan bukan fokus mengurus proyek.
“Ternyata kata dia, Demonstrasi protes yang di lakukan temen temen selama ini tidak di buat evaluasi dan pembelajaran, mungkin mereka merasa kebal hukum. Kalau mereka tidak melakukan perbaikan kita akan lakukan demonstrasi besar besaran juga,” pungkasnya.
Terpisah Kepala Dinas Dikbud NTB dr.Aidi Furqon saat dikonfirmasi tentang Hal tersebut belum bisa memberikan tanggapan, sampai berita ini di terbitkan.
(Arul/porosLombok)
