(PorosLombok.com ) – Anggota Komisi II DPRD Provinsi NTB, Hj. Lale Yaqutunnafis, S.Sos., M.M., mengapresiasi langkah cepat Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal yang langsung turun ke sejumlah wilayah terdampak banjir di Kota Mataram dan sekitarnya.
Politisi Gerindra yang akrab disapa Ummi Yaqut ini menilai, kehadiran langsung Gubernur di tengah warga bukan hanya bentuk kepedulian, melainkan juga cerminan kepemimpinan yang tanggap, sigap, dan tidak hanya menunggu laporan dari balik meja.
“Pak Gubernur tidak hanya duduk di ruang ber-AC. Beliau langsung turun memimpin penanganan banjir di lapangan. Ini contoh nyata pemimpin sejati yang hadir saat rakyat membutuhkan,” ujar Ummi Yaqut kepada PorosLombok.com, Senin (7/7).
Ia menyebut, kehadiran seorang kepala daerah dalam situasi bencana sangat penting untuk memberikan rasa aman dan semangat kepada warga yang terdampak. Respons cepat tersebut, lanjutnya, menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi NTB benar-benar siaga menghadapi ancaman bencana.
Namun, Ummi Yaqut mengingatkan bahwa persoalan banjir di NTB tidak bisa hanya disikapi sebagai masalah musiman. Ia mendesak agar persoalan ini masuk dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, seperti RPJMD NTB, agar bisa ditangani secara menyeluruh dan berkelanjutan.
“Penanganan banjir tidak bisa hanya saat hujan turun. Harus masuk dalam kebijakan jangka menengah. Kalau tidak, kita akan terus terjebak dalam siklus tahunan yang sama,” tegasnya.
Ia juga menyoroti buruknya sistem drainase di sejumlah titik di kota. Menurutnya, banyak saluran air yang tersumbat dan tidak mampu menampung debit air hujan, terlebih saat intensitas hujan meningkat.
“Kalau saluran mampet karena sampah dan tidak dirawat, jangan salahkan curah hujan. Kita harus jujur bahwa ini juga akibat kelalaian manusia,” ucapnya.
Selain itu, Ummi Yaqut meminta pemerintah menindaklanjuti kondisi bantaran sungai dan jembatan yang banyak dijadikan tempat pembuangan sampah atau lokasi bangunan liar warga. Hal ini, kata dia, turut memperparah banjir karena mengganggu aliran air saat hujan deras.
“Perlu saya garis bawahi, sungai-sungai di bawah jembatan dan bantaran yang dijadikan tempat tinggal dengan bedek, dus, atau terpal harus ditertibkan. Kalau tidak, air dari semua penjuru tidak akan bisa mengalir lancar,” tegasnya.
Lebih jauh, Ummi Yaqut juga menyoroti maraknya alih fungsi ruang terbuka hijau (RTH) menjadi area permukiman dan bangunan komersial. Menurutnya, hal ini turut mempercepat terjadinya banjir karena lahan resapan air semakin berkurang drastis.
“Lingkungan hijau kita makin tergerus oleh bangunan. RTH yang seharusnya jadi paru-paru kota dan penyerapan air kini berubah jadi ruko, rumah, dan beton. Ini tidak bisa terus dibiarkan kalau kita serius ingin bebas dari banjir,” tandasnya.
Ia pun mengapresiasi kerja kolaboratif yang dilakukan Pemprov NTB bersama Forkopimda, BPBD, Dinas Sosial, Baznas, hingga unsur TNI-Polri dalam menangani banjir secara cepat dan terpadu.
“Koordinasi langsung di lapangan oleh Gubernur adalah bentuk kepemimpinan yang patut diapresiasi. Ini bukan sekadar seremonial, tapi aksi nyata,” katanya.
Ummi Yaqut juga menekankan pentingnya penataan lingkungan kota, terutama jelang penyelenggaraan sejumlah event besar di NTB seperti Fornas dan MotoGP. Wajah daerah, menurutnya, tidak boleh tercoreng hanya karena banjir yang seharusnya bisa dicegah.
“Kita ingin NTB disambut dengan citra baik, bukan genangan air. Maka penataan lingkungan harus dilakukan secara serius dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Sementara itu, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal sebelumnya telah menginstruksikan seluruh jajarannya untuk siaga penuh. Ia juga mengaktifkan koordinasi lintas sektor dalam menangani banjir, termasuk melibatkan BPBD, TNI-Polri, Basarnas hingga Baznas.
“Begitu curah hujan tinggi, saya minta semua turun tangan. Kita bantu Walikota karena ini bukan masalah kecil, dan tak bisa ditangani sendiri,” kata Iqbal.
(Arul/PorosLombok)
