PorosLombok.com – Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Nurul Adha menyentil keras soal amburadulnya data kemiskinan di daerahnya. Ia menegaskan, program sebesar apa pun tak akan efektif jika tidak ditopang data yang valid.
“Percuma kita punya anggaran besar, kalau data kemiskinan masih ngaco. Programnya bisa meleset, uang habis, rakyat tetap miskin,” tegas Wabup yang akrab disapa Ummi Nurul Adha (UNA), Kamis (26/6).
Hal itu disampaikan UNA saat memimpin rapat bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Lombok Barat di ruang kerjanya. Dalam pertemuan itu dibahas proses verifikasi dan validasi (verval) data kemiskinan yang dinilai masih belum sinkron.
UNA mengungkapkan, sebelumnya jumlah keluarga miskin ekstrem tercatat 27 ribu kepala keluarga (KK). Namun setelah diverifikasi oleh BPS, jumlahnya mengerucut menjadi 23 ribu KK.
“Kalau satu KK dihitung empat jiwa, berarti ada hampir 100 ribu orang yang masuk kategori miskin ekstrem. Ini bukan angka kecil,” ujarnya.
UNA menyoroti bahwa angka kemiskinan di Lombok Barat saat ini tercatat 12 persen. Namun, angka itu dianggap belum final karena belum melalui verval yang komprehensif.
“Kita minta BPS bantu Pemda verval ulang. Kalau datanya akurat, program pemerintah bisa lebih tepat sasaran,” ucapnya.
Wabup UNA tak mau anggaran miliaran rupiah hanya jadi angin lalu karena salah sasaran. Ia bahkan menyebut, tanpa data yang akurat, intervensi pemerintah bisa jadi blunder.
“Bayangkan kalau kita anggarkan Rp100 miliar, tapi tidak tahu siapa yang harus dibantu. Akhirnya programnya ke mana-mana, enggak efektif,” tandasnya.
