PorosLombok.com, LOTIM –

Karena dianggap tidak transparan dalam pengelolaan dana desa, Pemdes Surabaya Utara Kecamatan Sakra Timur Lombok Timur digeruduk puluhan massa, yang tergabung dalam aliansi pemuda, mahasiswa dan masyarakat Surabaya Utara. kamis (15/09)

Dalam tuntunannya massa mendesak kepala desa agar transparan, dalam menjalankan setiap kebijakan yang telah ditetapkan serta wajib melibatkan tokoh pemuda, masyarakat, tokoh agama yang ada di setiap dusun.

Koordinator umum (Kordum) Muhammad Hamzani dalam orasinya meminta pada kepala desa agar terbuka dan transparan dalam pengalokasian anggaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD). Karena menurutnya, Pemdes tidak berhak memutuskan siapa saja yang menerima bantuan tersebut tanpa melalui mekanisme musyawarah.

Tak hanya itu, massa juga menuntut pertanggung jawabkan penyertaan modal dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Kendaraan roda 3 yang dimiliki oleh Bumdes agar di serahkan kepada pengurusnya.

Kemudian massa mendesak kepala desa agar transparans pada dana sharing pamsimas, dana pembangunan gapura, anggaran untuk Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), merombak kembali kepengurusan PTSL,memperhatikan Karang Taruna dan transparan pada dana pembukaan jalan.

Hamzani juga menuntut agar kepala desa memberhentikan oknum kasi pemerintahan desa yang telah melakukan penodaan di desa Surabaya Utara.

“Kami juga menuntut dan mendesak kepala desa ini untuk transparan terkait APBDes tahun 2018-2022,”Jelasnya.

Menanggapi beberapa tuntutan itu, Kepala Desa Surabaya Utara Ahmad Rusdan menyambut baik semua tuntutan yang disampaikan masyarakatnya. Menurutnya semua tuntutan tersebut telah dilakukannya sesuai dengan mekanisme yang ada dan tidak ada yang ditutup-tutupi.

“Terkait KPM BLT-DD, tetap kita lakukan melalui mekanismenya secara musyawarahkan dengan BPD serta semua lembaga yang ada. Saya kira semua tuntutan-tuntutan itu telah kita penuhi ,”jelasnya. (*)