Poroslombok.com, LOBAR –
Sejumlah Istri Pejabat di Lombok yaitu Kabupaten Lombok Barat melancong ke Luar Negeri yaitu Malaysia dan Singapura. Hal ini dilakukan saat Kabupaten Lombok Barat masih kesulitan keuangan akibat dampak Covid-19 dan resesi global.
Menanggapi ini Firman Hendriansyah Koordinator Koalisi Rakyat Anti Korupsi Wilayah Nusa Tenggara mengatakan bahwa tindakan istri pejabat ini sangat tidak etis.
Hal ini menurut Firman karena istri istri pejabat Lombok Barat melancong atau jalan jalan ke luar negeri saat kondisi ekonomi tidak bersahabat dan rakyat mengalami kesulitan ekonomi. Tentu hal ini sangat tidak etis dilakukan oleh istri istri pejabat di Lombok Barat yang konon informasinya target PAD belum tercapai sesuai dengan target.
“Informasi yang kami dapat dan lihat di foto, istri Pejabat Lobar yakni istri istri sejumlah Kepala Dinas, Istri Sekda dan sejumlah kepala Bidang jalan jalan ke Malaysia dan Singapura saat rakyat sedang kesulitan akibat naiknya harga BBM dan perekonomian rakyat sedang lesu. Ini tidak etis” Kata firman.
Firman memprotes dan menyayangkan sikap tidak peka pejabat Lobar yang membiarkan istrinya melancong dan jalan jalan saat situasi ekonomi rakyat sedang sulit. Ia mengatakan pihaknya belum mengetahui apakah perjalanan istri istri pejabat ini untuk jalan jalan atau melancong ke luar negeri ini menggunakan uang daerah atau uang pribadi. Hal ini tentu harus diperjelas agar jelas dan terang benderang.
Menurut Firman, terlepas dari sumber keuangannya, prilaku istri pejabat Lobar jalan jalan ke Luar Negeri saat ekonomi rakyat mengalami sulit tentu ini mencedrai rasa keadilan. Ia mempertanyakan kepekaan para pejabat dan istrinya dalam menyikapi situasi dan kondisi ekonomi yang sulit saat ini.
“Kalau uang untuk jalan jalan ke luar negeri itu kita pakai untuk gerakan atau kegiatan sosial tentu akan mengurai kemiskinan di Lombok Barat dan masyarakat akan sejahtera” ujarnya.
Hingga berita ini disusun pihak redaksi belum berhasil melakukan konfirmasi ke istri para pejabat yang jalan jalan ke luar negeri atau ke pihak Pemkab Lombok Barat.
(Red)
