LOTIM, Poroslombok.com – Merasa belum puas atas kinerja pemerintahan dalam tiga tahun terkahir, Bupati Lombok Timur H. M. Sukiman Azmy meminta seluruh jajarannya untuk meningkatkan kinerja. Bupati menyampaikan, ketidakpuasan tersebut disebabkan masih banyak hajat masyarakat yang belum terpenuhi, seperti infrastruktur jalan dan irigasi, termasuk air bersih.
Karena itu pada fokus pembangunan tahun 2022 mendatang, meskipun titik berat pada lima poin, akan tetapi prioritas yang lain seperti infrastruktur akan tetap dijalankan.
Hal tersebut diungkapkannya pada pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Lombok Timur tahun 2022 yang berlangsung Rabu (31/03) di Masjid Kantor Bupati Lombok Timur dan secara virtual yang diikuti seluruh Pimpinan OPD, Kepala Desa, Lembaga Non Pemerintahan
Musrenbang ini, menurut Bupati menjadi upaya menyisir prioritas pembangunan pada 2022 mendatang, sebab tidak semua aspirasi masyarakat dapat dipenuhi. Diakuinya pelaksanakan program pembagunan dalam tiga tahun terakhir menemui sejumlah tantangan seperti bencana alam gempa bumi dan bencana non alam covid-19, yang berdampak terhadap penundaan sejumlah program dan rencana pembangunan, termasuk infrastruktur.
Bupati berharap adanya harmonisasi dan koordinasi, serta kepedulian seluruh pemangku kepentingan untuk dapat memberikan solusi atas berbagai keterbatasan guna mewujudkan harapan masyarakat.
Musrenbang 2022 mengangkat tema keberlanjutan pembangun sosial ekonomi dalam rangka memperkuat pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, meningkatkan pembinaan kepemudaan, serta meningkatkan pembangunan kehidupan beragama.
Hadir pula pada kesempatan tersebut Ketua DPRD kabupaten Lombok Timur, Murnan, yang menyampaikan Pokok-pokok Pikiran dewan yang antara lain terkait pendidikan, peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan mengoptimalkan potensi, peningkatan kualitas pelayanan pada BLUD RSUD DR. R. Soedjono Selong, pelaksanaan pembangunan tepat waktu yang tidak hanya bertumpu pada APBD, termasuk pula memenuhi kekurangan air bersih dan pengairan.
Pada kesempatan tersebut Kepala Bappeda Provinsi NTB Ir. H. Amri Rakhman juga menyampaikan, Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun 2022 sebagai bahan untuk menyelaraskan kebijakan di tingkat Kabupaten.(*)
