PorosLombok.com – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur tengah berjuang masuk dalam daftar 30 daerah penerima hibah Local Service Delivery Improvement Project (LSDP) Bank Dunia guna mentransformasi sistem pengelolaan sampah, Senin (11/5/2026).

​Program strategis ini memfokuskan peningkatan layanan publik melalui teknologi pengolahan limbah modern yang terintegrasi. Pemerintah daerah berkomitmen mengubah pola lama menjadi sistem yang mampu menghasilkan energi terbarukan atau produk bernilai ekonomi tinggi.

​“Dari total 15 hektar luas TPA kita, minimal 2 hektar akan dikhususkan menjadi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang terintegrasi,” ujar Sekretaris Daerah Lombok Timur H. Muhammad Juaini Taofik.

​Juaini Taofik menjelaskan bahwa seluruh dokumen perencanaan krusial seperti RPJPD, RPJMD, hingga Masterplan Pengembangan Sistem Persampahan telah resmi diserahkan ke pemerintah pusat. Kelengkapan administrasi ini menjadi syarat mutlak dalam proses seleksi nasional.

​“Isu sampah ini kita kawal bersama adik-adik mahasiswa, termasuk memastikan stabilitas distribusi LPG tetap menjadi prioritas pelayanan dasar,” jelasnya.

​Langkah responsif diambil Sekda guna menjawab aspirasi BEM Lotim yang menekankan urgensi penanganan darurat limbah dan pengawasan energi. Pengawasan ketat distribusi gas melon kini diperketat agar kebutuhan rakyat tidak terganggu akibat isu pengisian lintas wilayah.

​“Sampah tidak boleh lagi sekadar dibuang, melainkan harus diolah menjadi produk bernilai ekonomi seperti kompos dan turunan lainnya,” kata Kepala DLH Lombok Timur H. Pathurrahman.

​Pathurrahman berharap daerahnya ditetapkan sebagai lokasi sasaran utama agar paradigma pengelolaan limbah di wilayah Patuh Karya berubah total. Melalui skema TPST, nantinya hanya residu akhir yang akan diteruskan menuju Tempat Pemrosesan Akhir.

​“Mudah-mudahan bisa kita dapatkan karena saat ini jajaran kami sedang fokus melengkapi serta menyempurnakan seluruh dokumen teknis,” ungkapnya.

​Proses verifikasi lapangan oleh tim pusat dijadwalkan berlangsung pada bulan Juni mendatang untuk meninjau kesiapan implementasi program secara langsung. Tahapan ini sangat menentukan kelayakan daerah dalam mengelola dana hibah internasional tersebut.

​Agenda penyempurnaan dokumen final diproyeksikan terus berlanjut hingga November mendatang sebelum memasuki fase penandatanganan kerja sama resmi. Pemkab optimis mampu memenuhi kualifikasi ketat yang ditetapkan oleh Bank Dunia dan kementerian terkait.

​“Intinya sampah itu dikelola menjadi benda bernilai guna sehingga memberikan manfaat nyata bagi pendapatan daerah maupun lingkungan,” pungkasnya.*