(PorosLombok.com)– Kepala Desa Labuan Lombok, Zaenab, mempertanyakan akurasi data kemiskinan ekstrem di desanya yang dikutip pemerintah pusat dan Ketua PKK NTB. Menurutnya, angka yang disampaikan jauh dari kondisi nyata di lapangan.
“Data menyebut lebih dari 1.000 orang masyarakat kami masuk kategori kemiskinan ekstrem. Kok bisa begitu padahal, satu kepala keluarga bisa terdiri dari suami, istri, dan tiga anak, yang semuanya dihitung terpisah. Jadi seolah-olah satu KK dihitung lima orang miskin ekstrem,” ujar Zaenab, Kamis (15/08).
Zaenab menegaskan, jika melihat langsung kondisi masyarakat desa, banyak keluarga yang sebenarnya memiliki potensi ekonomi. Salah satunya dari sektor perikanan yang menjadi mata pencaharian utama warga.
“Kami bingung dari mana pemerintah pusat mendapatkan data itu. Jika turun langsung ke masyarakat desa, pasti terlihat kondisi sebenarnya. Data yang ada terkadang tidak mewakili realitas,” tambahnya.
Setelah melakukan verifikasi di lapangan, Zaenab menemukan sebagian besar anggota keluarga yang tercatat sebagai kemiskinan ekstrem sebenarnya aktif bekerja dan memiliki penghasilan dari laut. Hal ini membuat jumlah warga miskin ekstrem terlihat jauh lebih tinggi dari kondisi nyata.
Meski data dianggap tidak akurat, Zaenab mengambil sisi positif dari situasi tersebut. Menurutnya, perhatian dari pemerintah pusat membuat desa lebih mudah mendapatkan bantuan dan pelatihan.
“Hikmahnya, desa kami banyak dikunjungi untuk program bantuan, pelatihan, dan perbaikan data. Kami malu dikatakan miskin ekstrem, tapi nilai positifnya tetap ada,” jelasnya.
Zaenab menekankan pentingnya perbaikan sistem pendataan agar bantuan pemerintah tepat sasaran. Menurutnya, pendataan per KK lebih realistis daripada per individu anggota keluarga yang dihitung terpisah.
“Kami berharap pemerintah bisa menyesuaikan metode pendataan. Dengan data akurat, program pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting bisa lebih efektif,” ujarnya.
Zaenab menambahkan, meskipun label kemiskinan ekstrem membuat malu, desa tetap berkomitmen memperbaiki data dan memaksimalkan potensi lokal, termasuk sektor perikanan, untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.
(arul/PorosLombok)
