PorosLombok.com – Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin secara diplomatis meminta Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono membangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) saat meresmikan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), Jumat (27/2).
​Permintaan ini menjadi kunci vital agar kompleks hunian modern di Ekas Buana tersebut tidak sekadar menjadi monumen fisik, melainkan pusat ekonomi produktif yang mampu memangkas biaya operasional melaut akibat mahalnya harga solar di tingkat pengecer.
​”Kami sangat membutuhkan bantuan KKP untuk menjembatani perizinan SPBN ini agar fasilitas di Kampung Nelayan Merah Putih semakin lengkap dan fungsional bagi warga,” ujarnya.
​Pemerintah Kabupaten menjamin kesiapan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai operator pengelola guna memastikan pasokan energi subsidi ini mengalir tepat sasaran kepada para pelaut kecil dan terhindar dari potensi penyalahgunaan oleh oknum tertentu.
​”Pemerintah daerah dan seluruh masyarakat nelayan sangat berterima kasih atas pembangunan KNMP yang kami harapkan mampu menekan angka kemiskinan secara signifikan,” katanya.
​Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dalam kawasan tersebut didesain sebagai ekosistem pendukung yang akan mengelola logistik nelayan secara mandiri sehingga kemandirian ekonomi masyarakat pesisir selatan Lombok Timur dapat segera terwujud nyata.
​Menteri Wahyu Sakti Trenggono langsung menyambut hangat usulan tersebut dan menilai integrasi SPBN ke dalam kawasan KNMP adalah langkah progresif untuk memperkuat kedaulatan pangan dan energi bagi masyarakat pesisir di Nusa Tenggara Barat.
​”Kementerian segera merealisasikan pembangunan SPBN tersebut termasuk memberikan bantuan sepuluh unit kapal dan sejumlah mesin motor bagi nelayan di Lombok Timur,” jelasnya.
​Tidak hanya soal bahan bakar, Menteri juga memerintahkan jajaran Dirjen untuk merevitalisasi ribuan keramba jaring apung agar kawasan Ekas Buana bertransformasi menjadi kawasan budidaya kelas dunia yang memiliki tata kelola jauh lebih rapi.
​Infrastruktur yang modern dan dukungan alat tangkap baru ini diproyeksikan mampu meningkatkan taraf hidup ribuan kepala keluarga nelayan, sekaligus menargetkan penghapusan kantong kemiskinan ekstrem di sepanjang garis pantai dalam dua tahun mendatang.
​”Tersedia kuota 270 ribu asuransi nelayan secara nasional yang akan kami distribusikan ke berbagai wilayah pesisir strategis termasuk untuk masyarakat Lombok Timur,” pungkasnya.
​Langkah pemberian perlindungan asuransi ini menjadi bentuk apresiasi khusus bagi Pemda Lombok Timur yang selama ini dikenal sangat peduli terhadap nasib nelayan dengan membiayai iuran BPJS Ketenagakerjaan melalui skema pendanaan anggaran daerah.*
