LOTIM | Poroslombok.com –

Maraknya kasus PMI ilegal asal Lotim yang terus menerus berangkat ke luar negeri dimasa pandemi covid-19 telah menimbulkan sejumlah persoalan, seperti kasus deportase, pencegahan sampai dengan penggerebekan.

Lantaran itu, Ketua DPC Serikat Pekerja Nasional (SPN) Lombok Timur, Sarwin, meminta agar Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lombok Timur dicopot dari jabatannya, karna dianggap tidak mampu memanag persoalan PMI yang semakin pelik.

Dikatakan Sarwin, bahwa Kadisnaker Lotim terkesan lalai dan tidak mampu menjalankan tupoksinya. Hal ini dibuktikan dengan terus terulangnya permasalahan pekerja migran asal Lotim tanpa ada penyelesaian yang jelas, bahkan terkesan tutup mata.

“Kebijakannya tidak jelas dan tidak terukur, bayar wifi saja tidak mampu dengan alasan tidak ada anggaran. Tapi bagi pekerja migran ilegal dia kasi dana dengan jumlah variatif. Ini tidak jelas,” kata Sarwin kepada poroslombok, Jum’at (14/01/22).

Sarwin juga menyebut, tidak kunjung berakhirnya masalah PMI ilegal dari Lotim harus dituntaskan dengan kerja yang konkrit. Dan kerja konkrit itu membutuhkan pimpinan yang memiliki kerangka kerja yang jelas, sementara Kadis yang menjabat saat ini ia nilai tidak memiliki kompetensi dalam mengelola birokrasi di Disnaker.

“Kadis ini harus dievaluasi. Janji Sekda dulu pejabat itu harus the right man and the right job. Tapi itu tidak terlihat di sosok Kadisnaker saat ini. Semua kebijakannya tidak jelas, dia harus diganti kalau persoalan ketenagakerjaan mau tuntas di Lombok Timur ini,” tukasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lotim, H. Supardi, saat dikonfirmasi via pesan WhatsApp tidak memberikan tanggapan apapun sampai berita ini dimuat, meski pesan yang dikirimkan sudah dibaca.

(Red)