​PorosLombok.com–Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur resmi menetapkan agenda lembaga melalui Rapat Paripurna VII Masa Sidang II. Langkah ini menjadi dasar hukum utama bagi seluruh kegiatan anggota dewan sepanjang tahun anggaran berjalan.
​Sekretaris DPRD Lombok Timur, Iswan Rakhmadi memastikan kehadiran para legislator telah memenuhi syarat kuorum persidangan. Jumlah peserta rapat yang valid membuat keputusan terhadap draf program kerja menjadi sah secara aturan.
​Pimpinan sidang memaparkan rincian agenda yang mencakup penguatan fungsi Badan Musyawarah hingga penyelenggaraan rapat paripurna rutin. Pihak dewan mengarahkan fokus utama pada pembahasan serta penuntasan Rancangan Peraturan Daerah yang menjadi prioritas legislasi tahun ini.
​”Penetapan rencana kerja dimaksudkan untuk mendukung fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan agar lebih terukur sesuai regulasi,” jelas Iswan Rakhmadi saat membacakan laporannya. Beberapa waktu lalu.
​Fokus Penguatan Kinerja Dewan
​Agenda selanjutnya mencakup peningkatan kapasitas anggota dewan melalui bimbingan teknis serta kegiatan reses untuk menjemput aspirasi warga. Selain itu, kunjungan kerja dan rapat alat kelengkapan dewan tetap menjadi pilar dalam menjalankan roda birokrasi parlemen.
​Dewan menekankan mekanisme penyerapan suara masyarakat sebagai poin penting guna memastikan kebijakan daerah selaras dengan kebutuhan publik. Rangkaian aktivitas ini bertujuan menjamin efektivitas kinerja para wakil rakyat selama satu periode anggaran.
​Setelah mendapatkan persetujuan kolektif dari seluruh peserta, Sekwan membacakan Rancangan Keputusan DPRD Nomor 1 Tahun 2026. Dokumen tersebut merupakan konsensus bersama mengenai legalitas rencana kerja yang mengikat secara operasional bagi semua komisi.
​”Keputusan ini menjadi dasar bagi dewan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kelembagaan secara optimal,” ujarnya.
​Penetapan aturan internal ini sekaligus mempertegas komitmen parlemen dalam mendorong tata kelola pemerintahan daerah yang lebih transparan. Harapannya, kerja sama antara legislatif dan eksekutif memicu percepatan pembangunan yang berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
​Para legislator kini fokus melaksanakan poin-poin kesepakatan guna memastikan fungsi pengawasan berjalan tanpa kendala teknis di lapangan. Transparansi setiap tahapan program diharapkan mampu menjaga kepercayaan publik terhadap institusi wakil rakyat di Lombok Timur. *
