Lombok Timur, Poros Lombok – Kalangan legislatif kini menyoroti tajam stabilitas harga kebutuhan pokok di wilayah Lombok Timur menjelang datangnya bulan suci Ramadan. 1447 Hijriah.

Anggota DPRD Lombok Timur, H. Lalu Hasan Rahman, meminta pemerintah daerah segera mengeksekusi langkah nyata demi membendung potensi inflasi tahunan.

​”Harus ada kreasi dari Gubernur dan Bupati, jangan monoton mengikuti pusat,” katanya.Kamis (12/02/2026).

​Politisi senior tersebut menekankan pentingnya terobosan pemerintah daerah dalam menyalurkan bantuan stimulus kepada masyarakat luas.

Hasan berpendapat bahwa daerah sebaiknya tidak hanya meniru jenis bantuan otoritas nasional agar cakupan perlindungan ekonomi warga menjadi lebih luas.

​”Kalau pusat sudah bantu beras, maka provinsi atau kabupaten bisa masuk ke komoditas lain seperti minyak goreng, mie instan, atau cabai,” ujarnya.

​Keselarasan kebijakan antar jenjang pemerintahan menjadi faktor kunci dalam mempertahankan kekuatan daya beli masyarakat saat harga komoditas mulai merangkak naik.

Hasan berharap Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memiliki ketajaman analisis untuk memetakan kekurangan stok barang di lapangan agar program tidak tumpang tindih.

​”Jadi semua bahan pangan ter-cover,” jelasnya.

​Pemerintah juga perlu segera melaksanakan operasi pasar secara besar-besaran di berbagai lokasi strategis sebagai langkah pencegahan dini.

Keberadaan program makan gratis skala nasional berpotensi menyerap volume bahan makanan dalam jumlah besar sehingga daerah harus lebih waspada terhadap ketersediaan stok.

​”Harus satu arah agar dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.

​Menjaga Stok Pangan Tetap Aman

​Hasan menyarankan pengaturan komposisi menu makanan yang seimbang antara jenis produk kering dan basah guna memastikan sirkulasi barang tetap terkendali.

Strategi tersebut bertujuan agar stok daging serta sayuran di tingkat pedagang tetap aman bagi konsumen umum selama periode hari raya mendatang.

​”Saya yakin tidak akan ada inflasi asalkan sinkronisasi program pusat dan daerah itu seiring dan seirama,” tuturnya.

​Ia optimis penduduk setempat dapat menjalankan ibadah dengan tenang tanpa terbebani biaya hidup yang mencekik melalui persiapan matang sejak awal.

Keberhasilan pengendalian pasar sangat bergantung pada kemauan para pemangku kepentingan untuk bergerak bersama dalam satu komando yang jelas.

​”Jangan pusat maunya ke kanan, provinsi ke kiri, kabupaten lurus,” pungkasnya.

(Poros Lombok)