Gawat! LSM Gumi Paer Lombok Berencana Melaporkan Kasus BPNT ke APH

0
495

LOTIM,POROSLOMBOK – Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Lombok Timur terus menuai protes banyak pihak.

Selain anggota DPRD Lombok Timur yang menginginkan pelaksanaan pendistribusian diserahkan kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), kini protes serupa juga diungkapkan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lotim.

Salah satunya Lembaga Swadaya Masyarakat ‘Gumi Paer Lombok’.
Tak berhenti sampai disitu saja, Gumi Paer Lombok berencana melaporkan kasus BPNT ke Aparat Penegak Hukum (APH) dan meminta bupati dan wakil bupati untuk segera bersikap.

Ketua LSM Gumi Paer Lombok, Lalu Junaidi menduga adanya pemufakatan jahat antara oknum Suplier, TKSK, Penyalur atau agen BRI-Link dan pendamping PKH dalam penyaluran BPNT di Lombok Timur.

Itu diketahui, salah satu dari hasil temuannnya bahwa penyaluran BPNT tidak memperhatikan Pedoman Umum ( Pedum ) yaitu ketika agen dikoordinir oleh penyalur. Sementara di dalam Pedum jelas bahwa agen tidak bisa diintervensi oleh siapapun.

Baca Juga :  Lalu Hendri Praja Mendapat Penghargaan di Ajang "Teacher Award" Khusus SMKN 1 Kotaraja

“Hasil temuan kami dilapangan keluarga penerima manfaat ( KPM ) seolah-olah dipaksakan menerima bahan pangan yang disalurkan oleh agen ( BRI-Link ). Parahnya, jika KPM menolak mereka diintimidasi dan bahkan terancam namanya dicoret dari daftar KPM,” ungkapnya.

Ketentuan di Pedum sudah jelas bahwa prinsip utama pada poin 2 yang berbunyi, memberikan pilihan dan kendali kepada KPM tentang kapan, berapa, jenis, kualitas, dan harga bahan pangannya.

Baik berupa beras, telur atau lainnya, serta tempat membeli sesuai dengan referensi atau tidak diarahkan pada penyalur tertentu, serta bahan pangan tidak dipaketkan.

Selanjutnya pada poin 3 tambah Junaidi, mendorong usaha eceran rakyat untuk memperoleh pelanggan dan peningkatan penghasilan dengan melayani KPM.

“Dua poin pada pedoman umum BPNT tadi, sudah jelas mengarahkan untuk lebih bisa memberdayakan usaha kecil, bukan untuk dikoordinir pada satu penyalur, atau para suplayer. Karena itu, kami dari Gumi Paer Lombok mendesak agar penyaluran bahan pangan perogram BPNT ini disalurkan melalui Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes),” tegas Junaidi.

Baca Juga :  Sapi Qurban Jokowi Seberat 1, 4 Ton Diserahkan Bupati Sukiman

Menurutnya, penyaluran bantuan untuk warga miskin yang diduga masih dimainkan oleh oknum tertentu, membuat para KPM makin menderita. Oknum tersebut sama saja makan hak orang miskin. Karena itu, tegasnya lagi, untuk memudahkan kontrol penyalurannya dan kontrol KPM dimasing – masing desa alangkah baiknya pemerintah daerah memberdayakan BUMDes.

“Gumi Paer Lombok mendesak Bupati Lombok Timur melalui dinas terkait untuk mengambil langkah tegas jangan sampai program yang dihajatkan untuk orang miskin ini dimainkan oleh kelompok-kelompok tertentu dan berimbas pada citra buruk pemerintahan H. Sukiman Azmy dan H. Rumaksi ( SUKMA ),” tegasnya.

Harus diingat, BPNT merupakan program Bansos bukan proyek. Tapi hasil penelusuran dilapangan begitu banyak surat yang beredar. Padahal surat tersebut kontra produktif dengan substansi dan aturan, bahkan seolah terjadi pembenaran sehingga yang justru paling berkompeten malah tersisih.

“Itu keterlaluan, amanat dari pemerintah pusat yang harus di jalankan demi membantu kesejahteraan masarakat Kecil kok masih di permainkan, demi tegaknya keadilan maka siapapun yang terbukti memanfaatkan jabatanya demi mendapatkan keuntungan pribadi harus mendapatkan hukuman yang setimpal, apalagi dalam masa pandemi saat ini,” paparnya.

Baca Juga :  Qudsiah Rumaksi Tidak Setengah - Tengah Mendukung Delegasi Lasqi Lotim

Sebelumnya, beberapa waktu lalu saat digelar hearing antara DPRD Lombok Timur bersama Dinas Sosial Lotim dan Bank BRI cabang Selong, Kadis Sosial H. Ahmat, M.Kes mengakui jika institusinya sebatas mengawasi atau memonitoring pelaksanaan BPNT.
Bahkan jika terjadi masalah ditingkat bawah, Dinsos tidak bisa berbuat banyak.

Meskipun diakuinya pula, banyak ditemukan suplayer dan agen abal- abal. Dalam arti mereka ini  tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

” Yang jelas kita tidak punya taring untuk menyelesaikan BPNT. Tapi kita tetap berupaya untuk lakukan pembenahan sesuai keinginan kita bersama. Sehingga tidak ada kekisruhan seperti yang terjadi selama ini,” tandasnya. (ns)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini