PorosLombok.com – Wakil Bupati Lombok Timur H. Moh. Edwin Hadiwijaya resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan 61 Penjabat (Pj.) Kepala Desa se-Kabupaten Lombok Timur di Pendopo Bupati, Selasa (18/8/2026).
“Jabatan ini adalah amanah besar masyarakat yang sudah melalui verifikasi ketat usulan BPD, sehingga para pejabat baru harus menjaga integritas sebagai ASN,” kata Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin.
Penetapan puluhan penjabat tersebut menjadi langkah krusial untuk mengisi kekosongan kepemimpinan desa hingga terpilihnya kepala desa definitif hasil pemilihan serentak.
“Seluruh Pj. Kades wajib bersikap netral, adil, dan tidak boleh memihak kepada calon mana pun dalam agenda Pilkades mendatang,” ujarnya.
Sikap netral aparatur desa menjadi indikator utama keberhasilan kepemimpinan sementara dalam menciptakan kondusivitas, keamanan, serta ketenteraman di tengah dinamika politik warga.
“Indikator keberhasilan kalian terletak pada kemampuan memberikan rasa aman dan kedamaian di tengah masyarakat,” tegasnya.
Selain mengawal jalannya pesta demokrasi desa, para pemimpin baru ini memikul beban berat untuk menuntaskan pembenahan validasi data Perlindungan Sosial (Perlinsos).
“Turun langsung ke lapangan untuk memastikan seluruh warga miskin dan rentan terdata dengan benar agar bantuan tidak salah sasaran,” perintahnya.
Di sisi lain, Wakil Bupati Lombok Timur H. Moh. Edwin Hadiwijaya mengingatkan agar seluruh pejabat desa mengedepankan pola hidup sederhana serta aktif merawat silaturahmi.
“Jangan pernah mengumbar janji politik yang tidak realistis kepada warga desa,” tuturnya.
Ekspektasi masyarakat yang tinggi harus diimbangi dengan kerja nyata dan transparansi tata kelola keuangan serta program pembangunan di tingkat tapak.
“Kembali ke desa masing-masing setelah pelantikan untuk duduk bersama warga dan menyelesaikan permasalahan lewat ruang koordinasi yang kuat,” pintanya.
Struktur pemerintahan hingga tingkat dusun harus bergerak cepat menjadi tempat pengaduan pertama bagi setiap persoalan sosial yang muncul di tengah warga.
“Koordinasi berjenjang adalah kunci utama menyelesaikan kendala wilayah yang tidak bisa ditangani secara individu,” ucapnya.
Pemerintah Kabupaten Lombok Timur juga memastikan komitmen untuk menghargai seluruh jasa para kepala desa yang telah menyelesaikan masa baktinya secara resmi.
“Kami memberikan apresiasi tinggi kepada para kepala desa purna tugas dan memastikan hak pesangon mereka terpenuhi sesuai ketentuan,” pungkasnya.*
