Lotim, POROSLOMBOK- Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang selong melakukan audience dengan kapolres lombok timur untuk membahas terkait dengan narkoba yang sedang marak terjadi di Lombok Timur. Pada Selasa, (15/06)
HMI cabang selong dalam persoalan ini, berkomitmen untuk bersama – sama dengan POLRES merekomendasikan supaya Bupati lebih serius untuk turun langsung membantu mendefintifkan BNK menjadi BNNK, karena mungkin itu yang menjadi penilaian BNN pusat bahwa pemda Lombok Timur serius menyatakan perang terhadap narkoba, sehingga BNNK Lombok Timur bisa disetujui untuk definitif. Selain itu HMI Cabang Selong akan berkolaborasi dengan POLRES untuk mendorong DPRD kabupaten Lombok Timur supaya segera membuat PERDA khusus tentang Narkoba, dengan begitu ada landasan pemda menganggarkan dana khusus terkait narkoba dan barang tentu lapisan terbawah dari pemerintah itu yaitu desa bisa juga untuk menganggarkan Dana desa dalam hal pencegahan narkoba di Lombok Timur.
dua tahun kebelakang ini sangat marak terjadi penangkapan bandar narkoba,ini sangat kontras dengan daerah Lombok Timur yang kemudian di juluki sebagai daerah santri. Bahkan menurut beberapa sumber mengatakan bahwa epicentrum dari peredaran narkoba di wilayah Nusa Tenggara Barat adalah Lombok Timur.tentunya itu hal yang sangat mencoreng citra baik kabupaten Lombok Timur. Ujar ketum HMI cabang selong Rudi mengawali percakapan audiensi.
Ia mengatakan HMI cabang Selong mempertanyakan kenapa sampai dengan hari ini BNK belum di definitif kan menjadi BNNK oleh BNN pusat, yang dimana khalayak umum tahu bahwa kalau hanya sekedar BNK yg secara nomenklatur di SK kan oleh Bupati tidak memiliki kewenangan yang kuat dan jelas, “BNK hanya bisa bekerja pada ranah sosialisasi bukan pada tindakan,kemudian yang mengawaki dari BNK itu maseh bersifat adhoc yang artinya tidak akan focus menangani persoalan narkoba itu sendiri” ucapnya
Menjawab pertanyaan tersebut Kasat Narkoba Lombok Timur Saputra SH. M. H yang hadir dalam audiensi tersebut mengungkapkan BNK belum di definitifekan menjadi BNNK , karena belum disetujui oleh BNN Pusat, karna ada beberapa persyaratan yang harus di penuhi untuk menjadi BNNK diantaranya :Memiliki Fasilitas Kantor dan saat ini sudah ada di Sukamulia, luas tanah minimal 15 are, saat ini sudah siapkan 28 Are, kemudian kantor nya tidak boleh lebih 10 KM dari pusat kota,
“itu pun sudah kami pastikan jaraknya. Lalu personel atau yang bertugas di BNK itu Pak Bupati langsung menunjuk saya selaku Kasat Narkoba memegang tampuk kepemimpinan kemudian ada yang dari Bakesbangpoldagri dan dinas kesehatan untuk mengawaki BNK yang maseh belum definitif ini” ungkapnya
Ia berharap semoga tahun ini segera bisa di definitif kan karena ada info yang berkembang bahwa BNK Lombok Timur dan Gorontalo akan segera di definitif kan menjadi Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) karena beberapa syarat tadi yang sudah dipenuhi dan imbas dari maraknya penangkapan yang terjadi didaerah itu.
Terlepas dari BNK yang belum definitif, sambung dia BNK hanya bekerja pada ranah sosilisasi itu pun dalam setahun kewajiban sosilisai nya hanya 4 kali. Kemudian anggaran yang di gelontorkan Pemda itu hanya 150 juta/tahun.anggaran itu tidak langsung diterima BNK tetapi di titip lewat Bakesbangpoldagri kabupaten. 70 % dari anggaran tersebut di pakai buat gaji pegawai.tentu itu sesuatu yang sangat tidak maksimal kalo kemudian mempertanyakan kinerja BNK dan fakta keberhasilan nya terhadap penanggulangan narkoba.
“Untuk itu kita sama – sama berdoa dan berharap semoga BNK ini segera di definitif kan.sehingga tentu anggarannya pun jelas dari pusat, terlebih ada rencana bahwa NTB akan memiliki Balai Rehabilitasi Tingkat Nasional yang akan di dirikan di Lombok Timur yakni di daerah Rambang, ujar “pak suptra”.
Sesuai Instruksi KAPOLRI bahwa disetiap daerah harus segera dibentuk Kampung Tangguh Narkoba Itu juga yang kemudian sedang digodok dari pihak KAPOLRES,
“kita dalam Minggu ini akan mengawali program tersebut di daerah Pancor. Kita akan sosilisai dan melakukan pembinaan terhadap beberapa pemuda terutama mantan-mantan pemakai narkoba” tandasnya
Ia juga mengatakan Program ini tentu tidak berakhir di Pancor saja tapi akan kita galakan kesemua daerah di Lombok Timur, tetapi tentu dengan perlahan-lahan. Selain itu, pihak Kapolres dalam menggalakan kampanye anti narkoba sudah bersurat ke bupati untuk menginstruksikan kepada semua OPD dan instansi pemerintah lainya supaya di kantor – kantornya memasang bener bertuliskan bahaya penyalahgunaan narkoba. Kemendikbud dan Kemenag pun juga bisa mensosialisasikan bahaya narkoba ini tentunya meneruskan instrusi itu ke setiap sekolah baik negeri maupun swasta menggalakan perang melawan narkoba di kalangan pelajar.
“Sehingga bukan hanya kita yang berjalan sendiri tetapi semua elemen di pemerintahan dan tentu dibantu masyarakat bisa sama-sama bersinergi melawan narkoba ini” ucapnya (*)
