LOTIM | Poroslombok –

Ketua Gerak NTB, Arsa Ali Umar, dalam sebuah pemberitaan dibeberapa media baru-baru ini membuat pernyataan dengan mengatakan bahwa pemblokiran ADD beberapa Desa merupakan ambisi politik.

Atas pernyataan itu, ketua DPD II KNPI Lotim, Taufik Hidayat, angkat bicara. “Izin berkomentar soal isu Pemblokiran 7 ADD yang di blokir,” tulis Taufik Hidayat, dikutip dari WAG Pojok Lombok, Jum’at (28/01/22).

Taufik kemudian membuat mencoba meluruskan pernyataan itu dengan dua point utama, sebagaimana berikut:

1. Pemblokiran ADD ini menurut saya adalah Hasil Evaluasi dari DPMD terkait Pengelolaan keuangan dan pemerintahan Desa yang “mungkin” dianggap belum clear oleh OPD terkait.

2. Soal isu ini saya kira tidak dikait-kaitkan dengan isu janji politik, karna memang jauh sebelumnya Pemda sudah mengingatkan kepada beberapa Desa agar tertib.

Tak berhenti sampai disitu, melalui hubungan telepon Taufik menandaskan, bahwa kebijakan Pemda yang melakukan pemblokiran ADD terhadap 7 Desa merupakan keputusan yang tepat.

Sambung dia, bahwa Pemda Lotim tidak melakukan intervensi melainkan untuk berlaku adil kepada semua Desa terhadap pembagian Tanah Pecatu Desa.

“Pemda dalam hal ini ingin menciptakan keadilan, agar tidak ada Desa yang merasa di anak tirikan,” tandasnya.

Dikatakan lebih lanjut, bahwa pasangan Sukma sesungguhnya sudah selesai pasca dilantik pada 2018 silam. Yang tinggal adalah, Sukma menjadi milik seluruh masyarakat dan semua Desa yang ada di Lotim.

“Jadi isu-isu seperti ini jangan dipolitisir lah,” tukasnya.

Bukan itu saja, politisi muda dari partai PDI P ini juga menilai bahwa isu tersebut juga sebagai upaya pihak-pihak tertentu untuk menjegal Bupati Sukiman yang tengah dalam proses menjadi Ketua DPD Demokrat NTB.

“Ada upaya pihak tertentu untuk menjegal pak Sukiman secara elektabilitas dan popularitas, makanya isu ini ditarik-tarik ke ranah politik. Tetapi masyarakat bisa menilai mana kebijakan yang berkeadilan dan mana yang politis,” pungkas Taufik menguraikan.

(anas/pl)