(PorosLombok.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur terus mempercepat pengembangan gugusan Gili Kondo sebagai kawasan investasi dan wisata bahari unggulan.
Bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Pemkab Lombok Timur melakukan inventarisasi dan penyertifikatan terhadap 44 pulau kecil atau gili yang tersebar di wilayah tersebut.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi kelautan sekaligus memperkuat daya saing sektor pariwisata Lombok Timur di tingkat nasional.
Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin atau H. Iron, didampingi Sekretaris Daerah H. Muhammad Juaini Taofik dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan M. Zainudin, menghadiri pertemuan dengan Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Ditjen Pengelolaan Kelautan KKP di Gedung Mina Bahari, Jakarta, Selasa (21/10).
Pertemuan tersebut membahas tindak lanjut rencana pengembangan dan pemanfaatan gugusan Gili Kondo.
Bupati H. Iron menegaskan, pengembangan kawasan ini bukan sekadar mempercantik wajah pariwisata, tetapi juga ditujukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat Lombok Timur.
“Kami ingin pengelolaan Gili Kondo tidak hanya menjadi magnet wisata, tetapi juga memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan warga,” ujar H. Iron.
Menurutnya, potensi besar yang dimiliki kawasan Gili Kondo harus dikelola dengan prinsip keberlanjutan agar mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Ia berharap, kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan investor mampu mendorong pengelolaan yang lebih profesional dan berdaya saing tinggi.
“Kalau semua pihak bersinergi, saya yakin Gili Kondo bisa menjadi ikon baru pariwisata bahari Lombok Timur,” tambahnya.
Bupati H. Iron juga optimistis, program sertifikasi pulau-pulau kecil tersebut akan memperkuat posisi hukum pemerintah daerah dalam pengelolaan kawasan pesisir. Ia berharap hasilnya tidak hanya mempercepat investasi, tetapi juga meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kita ingin agar Gili Kondo menjadi contoh pengelolaan kawasan yang terintegrasi antara investasi, konservasi, dan pemberdayaan masyarakat,” tutupnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Lombok Timur, M. Zainudin, menjelaskan bahwa Gili Kondo dipilih karena memiliki potensi besar baik di daratan maupun di bawah laut.
Dengan dukungan KKP dalam proses sertifikasi dan perizinan, pemerintah daerah akan memiliki posisi yang lebih kuat dalam mengelola kawasan tersebut.
“Investor akan lebih nyaman berinvestasi karena semua perizinan difasilitasi dan memiliki kepastian hukum,” ujarnya.
Ia menambahkan, ke depan pemerintah juga akan mengurus izin pemanfaatan bawah laut agar seluruh proses perizinan dilakukan dalam satu paket.
“Dengan sistem ini, investor tidak perlu lagi mengurus izin pembangunan dan pemanfaatan bawah laut secara terpisah. Semua sudah terintegrasi,” jelas Zainudin.
Proses sertifikasi gugusan Gili Kondo ditargetkan rampung pada Desember 2025. Jika berjalan sesuai rencana, pada 2026 investasi dapat mulai masuk dan diharapkan memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan PAD Lombok Timur.
(PorosLombok)
