PorosLombok.com – Tim Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Lombok Timur melaksanakan pemeriksaan intensif terhadap hasil pengerjaan Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Ekas, Sabtu (28/02) sore.

​Langkah ini merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan turunan pengamanan Proyek Strategis Nasional (PSN) guna mengawal infrastruktur vital bagi sektor perikanan daerah agar tidak terjadi penyimpangan.

​“Pemeriksaan ini bertujuan memastikan kualitas pekerjaan pembangunan strategis berjalan sesuai ketentuan,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Timur I Gusti Ayu Agung Fitria Chandra Wati.

​Pimpinan Adhyaksa setempat menegaskan pengawasan lapangan secara langsung menjadi instrumen vital untuk memproteksi setiap rupiah anggaran negara agar memberikan dampak ekonomi signifikan bagi masyarakat.

​“Kegiatan berjalan aman dan lancar sebagai wujud komitmen Kejaksaan dalam mendukung pengamanan pembangunan,” jelasnya.

​Institusi penegak hukum tersebut memastikan fungsi kontrol akan terus diperketat sampai seluruh fasilitas publik di lokasi tersebut benar-benar siap digunakan tanpa adanya kecacatan konstruksi.

​Pemeriksaan ini menyusul kemarahan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono yang sebelumnya menilai pengerjaan infrastruktur di lokasi tersebut sangat buruk.

​Tokoh nasional tersebut mendesak agar seluruh bagian bangunan yang dianggap asal-asalan segera dikoreksi total agar tidak membuang anggaran negara yang sudah dialokasikan.

​”Saya minta semua dibenerin, dikoreksi semua, finishing nya, nggak benar ini!” kata Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono.

​Ia secara langsung mempertanyakan kualitas pembangunan kepada pihak pelaksana proyek yang dinilai bertanggung jawab penuh atas rendahnya mutu bangunan di kawasan pantai tersebut.

​”Kamu bikin bangunan kaya gini, kenapa, ha? Bagus nggak bangunannya? Coba kamu bikin yang benar dong,” ujarnya.

​Trenggono menyoroti kondisi gudang beku yang memiliki akses masuk terlalu sempit serta terdapat celah-celah kecil yang berpotensi mengganggu efektivitas operasional harian nelayan.

​Kemarahan pimpinan KKP ini mencapai puncaknya saat melihat lantai semen di samping gudang beku portabel tersebut tampak mengalami keretakan yang cukup lebar.

​Menteri kemudian menunjuk langsung kerusakan lantai tersebut menggunakan kaki sebagai bentuk protes keras atas ketidakseriusan kontraktor dalam mengeksekusi kontrak pekerjaan yang disepakati.

​Pemerintah menegaskan bahwa proyek strategis harus dikerjakan dengan standar tinggi karena fasilitas ini merupakan hak masyarakat yang dibiayai oleh pajak rakyat secara luas.*