LOTIM | POROSLOMBOK –
Rumah Sakit Umum dr.R.Soedjono Selong saat ini sedang melakukan proses Evaluasi Terhadap semua tenaga Honorer,
Hal ini dilakukan terkait rencana Bupati Lotim untuk merasionalisasi sebagian tenaga honorer karena devisitnya anggaran Daerah dalam memberikan upah kepada tenaga tersebut.
Kepada awak media Kepala Bagian (KABAG) Hukum dan humas RSUD dr.Soedjono Selong Rahmat menyampaikan bahwa saat ini pihaknya masih dalam tahap proses pengkajian kebutuhan tenaga dan anggaran yang tersedia.
“Kita masih belum mengetahui jumlah kebetuhan tenaga yang ada di RSUD karena masih proses menghitungan” ungkapnya Rabu (16/12)
Dijelaskanya saat ini tenaga di RSUD Selong berjumlah 1.289, diantaranya 376 orang Aparatur Sipil Negara (ASN), 42 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan 871 orang tenaga honorer.
“Banyaknya tenaga Honerer ini dampak dari pandemi Covid-19 karena RSUD banyak membutuhkan SDM,” terangnya
Adanya banguan yang baru di RSUD ini kata dia juga mempengaruhi jumlah kebutuhan tenaga namun tentu dirinya juga tidak menampik bahwa perlu adanya rasionalisasi tenaga honorer tersebut.
“Namun nanti yang akan menghitung ini bagian UNPEG,” jelasnya.
kata Rahmat saat ini belum ada hasil akhir dari proses pengkajian tenaga honorer ini apakah nanti ada penambahan ataupun pengurangan.
“Yang jelas saat ini sudah berjalan tahap evaluasinya” tandasnya
Dalam evaluasi ini sambung dia melibatkan masing-masing Kapala Unit dalam menilai kinerja bawahanya karena tentu setiap unit berbeda jumlah tenaga yang dibutuhkan.
“Contoh diruang perawatan nanti mereka akan menghitung beban kerja dan jumlah kebutuhan tenga di sana” jelasnya
Setelah masing-masing unit mengevaluasi dan menghitung jumlah kebutuhannya maka akan ada tahap pengusulan ke bagian manajemen untuk ditindak lanjuti.
“Saat ini tenaga yang paling banyak bidan dan perawat, malah hampir disemua instansi Kesehatan” ucapnya
Dalam penggajian tenaga honorer ini tentunya juga tergantung dari jumlah pendapatan, karena RSUD Selong merupukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), tentunya mempunyai hak sendiri dalam pegelolaan anggaran namun tetap dalam pengawasan sesuai Undang-Undang.
“Makanya kita selalu tekankan pada semua staf untuk terus bekerja maksimal agar kunjungan semakin meningkat,” tutupnya
(Arul/Pl)
