Lombok Timur, PorosLombok – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur sepakat mencairkan penghasilan tetap (Siltap) bagi seluruh aparatur desa. Keputusan ini muncul usai audiensi bersama Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) di kantor DPRD, Senin (2/1/2026).

​Sekda Lombok Timur H.M. Juani Taofik menjelaskan Bupati segera mengambil langkah cepat. Pimpinan daerah merespons kegelisahan perangkat desa yang sempat ramai di media massa sejak pekan lalu.

​”Kami langsung bertemu Kadis PMD dan Kepala BPKAD untuk merumuskan solusi, karena kebijakan strategis berada di tangan Bupati,” kata Taofik di lokasi.

​Taofik menilai pertemuan tersebut menjadi ruang komunikasi yang sangat efektif. Aspirasi para kades kini tersampaikan secara mendalam kepada pimpinan wilayah tanpa hambatan birokrasi.

​”Bapak Bupati merespons empat tuntutan utama secara instan. Hasilnya oke tanpa perlu debat panjang yang melelahkan,” imbuhnya.

​Bupati menginstruksikan percepatan proses administrasi agar hak finansial perangkat desa cair pekan ini. Pemerintah menjamin tidak ada lagi penundaan gaji yang menghambat operasional desa.

​”Transfer ke rekening desa segera kami kirim Rabu besok. Pencairan mencakup dua bulan sekaligus tanpa diskusi atau pemotongan apa pun,” tegas Juani.

​Pilkades Tetap Berlanjut

​Pemda juga menyesuaikan regulasi mengenai masa jabatan dalam peraturan terbaru. Penyesuaian ini bertujuan agar aparatur yang purna tugas tetap menerima upah secara adil sesuai hukum.

​”Bupati menyetujui revisi pasal dalam Perbup. Perangkat desa yang berhenti di awal bulan tetap berhak menerima gaji mereka,” jelasnya lagi.

​Ketua FKKD Lombok Timur Khaerul Ihsan mengapresiasi keterbukaan pemerintah daerah. Ia menyebut kepastian ini mengakhiri kekhawatiran ribuan perangkat desa terkait hak-hak ekonomi mereka.

​”Kami merasa puas dan lega atas sikap responsif pimpinan daerah. Pertemuan ini membawa hasil nyata bagi kesejahteraan kawan-kawan di desa,” tutur Ihsan.

​Ihsan menekankan transparansi nominal pembayaran menjadi kabar yang paling mereka tunggu. Kepastian ini sekaligus menepis berbagai isu miring soal pengurangan anggaran desa.

​”Pembayaran seratus persen ini sangat penting bagi kami. Marwah pemerintah desa tetap terjaga melalui dukungan finansial yang utuh,” lanjutnya.

​Mengenai Pilkades, forum menyepakati penggunaan dana cadangan dari pos belanja tidak terduga. Skema ini menjamin keberlanjutan regenerasi kepemimpinan di desa pada tahun 2026 mendatang.

​”Strategi dana BTT membuktikan komitmen pemerintah menggelar tahapan Pilkades. Kami sepakat mengikuti prosedur yang sudah disiapkan tersebut,” jelas Khaerul.

​Hasil audiensi yang konkret ini seketika mendinginkan suhu politik di Lombok Timur. Para kepala desa sepakat membatalkan rencana pengerahan massa yang semula akan digelar tengah pekan ini.

​”Kehadiran Sekda membawa jawaban pasti dari Bupati. Maka, agenda aksi pada hari Rabu besok resmi kami batalkan,” tutupnya.

(PorosLombok)