​PorosLombok.com – Wakil Bupati Lombok Timur H. Moh. Rum Edwin Hadiwijaya menghadiri Rapat Paripurna VIII untuk menetapkan dua Raperda inisiatif DPRD menjadi Peraturan Daerah secara resmi, Kamis (5/3/2026).

​Langkah legislasi ini bertujuan mempertegas pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat serta mengatur tata kelola industri pariwisata agar lebih berdaya saing dan tetap berpijak pada nilai lokal.

​Wakil Bupati Lombok Timur H. Moh. Edwin Hadiwijaya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pimpinan serta anggota dewan yang telah bekerja maksimal melakukan harmonisasi aturan tersebut.

​“Atas nama Pemerintah Daerah, saya menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD yang telah bekerja maksimal menganalisa hingga membahas Raperda ini,” ujarnya.

​Pemerintah daerah memandang kehadiran payung hukum bagi masyarakat adat sangat mendesak sebagai tameng dalam menghadapi arus globalisasi yang masif seiring perkembangan teknologi informasi saat ini.

​Regulasi tersebut nantinya akan memberikan jaminan kepastian hukum, perlindungan, serta pemenuhan hak-hak dasar komunitas adat dalam setiap tahapan pembangunan di wilayah Kabupaten Lombok Timur.

​“Adanya Peraturan Daerah tersebut nantinya akan menjamin kepastian hukum atas keberadaan masyarakat adat di tengah masyarakat kita,” katanya.

​Implementasi aturan ini juga merujuk langsung pada amanat Pasal 18B Ayat 2 UUD 1945 yang mewajibkan negara menghormati kesatuan tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai prinsip NKRI.

​Selain urusan adat, eksekutif menekankan bahwa Perda Penyelenggaraan Kepariwisataan memiliki peran vital dalam melengkapi instrumen hukum yang sudah ada sebelumnya bagi para pelaku usaha sektor pelesiran.

​“Peraturan ini diharapkan bisa menjadi guideline bagi para pelaku wisata, penikmat wisata, dan masyarakat secara umum untuk membangun pariwisata yang berkelanjutan,” jelasnya.

​Sinergi antara nilai-nilai budaya dan pengembangan destinasi wisata diyakini mampu menciptakan daya tarik edukatif sekaligus membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas bagi warga lokal.

​Pemerintah optimis bahwa integrasi kedua aturan ini akan mempercepat perwujudan visi Lombok Timur SMART melalui keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan dalam mengawal kebijakan daerah.

​“Jika dua Raperda ini telah disahkan dan dilaksanakan dengan baik, maka Lombok Timur SMART akan terwujud lebih cepat,” tegasnya.

​Momentum penetapan ini terasa istimewa karena bertepatan dengan suasana bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, yang diharapkan membawa keberkahan bagi kemajuan tata kelola pemerintahan daerah.

​Wabup Edwin mengajak seluruh elemen Forkopimda serta masyarakat luas untuk bersatu padu dalam menjalankan amanat undang-undang yang telah disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif.*